Rabu, 27 Jan 2021 15:11
  • Home
  • Ragam
  • Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Dairi (utamanews.com)
Oleh: Fajar
Kamis, 15 Okt 2020 20:15
Istimewa
Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi Intel mewakili Kajari Dairi, ikuti rapat koordinasi penjelasan tentang pokok-pokok substansi dan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja Secara virtual, Rabu (14/10/2020) di ruang kerjanya.

Secara Virtual, Mendagri menyatakan UU Omnibus Law Ciptaker ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang mendasar di Indonesia, terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pertambahan lanjut usia. Lebih dari 240 juta penduduk usia 60 tahun ke bawah dan ada 6,9 juta pengangguran. Hal ini menurutnya merupakan problem besar pemerintah yang harus dimanfaatkan agar lebih produktif.

"Kita harus membuka lapangan kerja di berbagai daerah dengan memanfaatkan peran swasta, membuka iklim usaha baik itu investor dalam negeri dan luar negeri dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Saya rasa Undang-Undang ini dapat menguntungkan semua baik pemerintah dan lainnya. Mengenai aksi yang terjadi kami faham ini karena memiliki pemahaman yang berbeda meski belum memiliki draf asli dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri," katanya, sembari mengatakan softcopy draf UU Cipta Kerja tersebut akan segera diberikan pada seluruh pimpinan daerah.

Sementara Menko Bidang Polhukam Mahfud MD dalam arahannya menyampaikan, UU ini dilatarbelakangi dengan lambatnya izin dalam membuka usaha, hingga pada waktu itu Presiden Jokowi berinisiatif mengambil kebijakan dengan tidak menghambat sehingga munculah Omnimbus Law yakni suatu kumpulan UU Cipta Kerja untuk menyelesaikan itu.

"Presiden sudah sejak lama mengkampanyekan dalam mempermudah urusan, yakni dengan Omnibus law ini mempersatukan semua urusan dalam satu Undang-Undang. Dan Undang-Undang ini sudah dibahas secara terbuka hingga disinyalir memunculkan naskah-naskah yang beredar hingga mengalami perubahan dan perbaikan sampai sekarang," katanya.

Mahfud menyayangkan banyak sekali hoaks beredar dengan isu UU ini, misalkan PHK yang tidak ada pesangon. Hal ini dibantah oleh Mahfud dan menyatakan bahwa dalam draf UU Ciptaker perusahaan tidak boleh langsung mem-PHK karyawan sebelum ada jaminan yang akan diterima karyawan. Kemudian isu sertifikasi halal yang ditiadakan, ini juga dibantah Mahfud serta lainnya.

Selanjutnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kesempatan itu melaporkan sejak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 yang lalu, telah terjadi gelombang unjuk rasa penolakan dari kelompok buruh dan mahasiswa di Sumut.

"Dengan kesigapan dan sinergitas aparat keamanan dari TNI dan Polri untuk mengawal proses penyampaian pendapat tersebut, Sumut tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali. Dapat dilaporkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi tidak berdampak pada memburuknya berbagai indikator pembangunan, terutama perkembangan kasus Covid-19 di Sumut," jelas Edy Rahmayadi, bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin yang mengikuti secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.

Dijelaskan Edy, sejak 5 Oktober 2020 hingga sekarang, kasus konfirmasi aktif di Sumut tetap menunjukkan penurunan. Demikian pula recovery rate (angka kesembuhan) yang terus meningkat dengan konsisten. Merespon berbagai perkembangan yang terjadi terkait pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyatakan sikap untuk menunggu draf asli UU tersebut dari pihak yang berwenang, untuk kemudian dipelajari bersama agar tidak terjadi kesalapahaman.

"Telah tersebar berita bohong (hoaks) mengenai statement saya terkait pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai media. Melalui forum ini, saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Saya berharap agar semua elemen tetap bersikap produktif dan tidak merujuk informasi yang salah," katanya.

Rakor tersebut diikuti langsung oleh Pejabat Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se- Indonesia. Hadir secara langsung, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Mendagri, Menaker dan dihadiri secara virtual oleh Menkumham, Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR, Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN.
Editor: Ivan

T#g:DairiOmnibus Law
Berita Terkait
  • Rabu, 30 Des 2020 23:30

    Dapat Dukungan 10 Suara, Halim Lumbanbatu Kembali Pimpin KONI Kabupaten Dairi

    Untuk kedua kalinya, Halim Lumbanbatu kembali memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dairi periode 2020-2024. Halim terpilih setelah mendapat dukungan 10 suara pada pemilihan Cal

  • Senin, 21 Des 2020 20:31

    Menjelang Nataru, Polres Dairi Gelar Ops Lilin Toba 2020 Selama 15 Hari

    Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) Polres Dairi akan menggelar Ops Lilin Toba 2020 selama 15 hari, mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021 dengan mengedepankan kegiatan preemt

  • Sabtu, 12 Des 2020 20:32

    Kapolsek Sidikalang Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Perangkat Desa dan Karang Taruna Di Sambaliang

    Menghindari bahaya narkoba khususnya terhadap generasi muda penerus bangsa, Kapolsek Sidikalang IPTU Sukanto Berutu memberikan sosialisasi kepada Perangkat Desa dan Karang Taruna, bertempat Kantor Kep

  • Jumat, 11 Des 2020 19:01

    Bersama Forkopimda, Kesbangpol Bentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Dairi

    Bertempat di Aula Kesbangpol Kabupaten Dairi, Jalan Pandu, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Jumat (11/12/2020), Kesbangpol Dairi bersama Forkopimda membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organi

  • Sabtu, 05 Des 2020 19:05

    Hina Marga Parna, Akun Facebook Inisial NDB Dilapor ke Polres Dairi

    Ketua DPP Generasi Muda Parna Dairi (GARDA) didampingi kuasa hukum, Khristoper Sidabutar SH, melaporkan salah satu akun media sosial facebook berinisial NDB ke Polres Dairi, karena melakukan penghina

  • Selasa, 01 Des 2020 18:31

    Bangunan Mess Milik PT DPM Dikerjakan Tanpa IMB

    Bangunan mess milik PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) yang berada Dusun Huta Ginjang Desa Polling Anak-anak Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi diduga dikerjakan tanpa Ijin Mendirikan Bangun

  • Rabu, 25 Nov 2020 09:15

    Pengendara Honda CB150R Tewas Tabrak Truk Box Colt Diesel

    Kecelakaan lalu lintas antara truk Colt Diesel Box contra sepeda motor di Jalan Runding, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, mengakibatkan pengemudi sepeda motor tewas.Kapolre

  • Senin, 23 Nov 2020 20:13

    Pemkab Dairi Terima Bantuan Bibit dan Saprodi Bawang Merah

    Pemkab Dairi menerima bantuan bibit dan Saprodi bawang merah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan stimulus ekonomi ini sumber dana refocussing APBD TA 2020 Ta

  • Kamis, 19 Nov 2020 18:19

    Bupati Dairi Beri Solusi Langsung Pada Sidang Nota Jawaban di DPRD Dairi

    Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menjawab langsung serta memutuskan beberapa masukan dan saran yang disampaikan oleh Anggota DPRD Dairi dalam Sidang Dewan dengan agenda penyampaian Nota Jawaban

  • Rabu, 18 Nov 2020 21:38

    Terlindas Mobil Ambulance, Warga Sumbul Tewas di TKP

    Akibat Lakalantas di Jalan Sidikalang -Medan, Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Mariono Berutu (50) pengemudi sepeda motor Suzuki Spin, warga Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak