Kritik ini muncul seiring dengan pengamatan terhadap ritme kerja pemerintahan selama setahun terakhir yang dianggap lebih banyak diwarnai dengan agenda-agenda bersifat formalitas.

Sejumlah pihak menilai bahwa arah pembangunan di bawah kendali Baharuddin Siagian belum menyentuh persoalan fundamental yang dibutuhkan masyarakat Batu Bara. Alih-alih melahirkan inovasi strategis, kebijakan yang diambil dinilai hanya bersifat menjalankan rutinitas birokrasi tanpa visi jangka panjang yang jelas.

"Sampai saat ini, belum ada terobosan-terobosan nyata yang muncul dari ide maupun gagasan segar untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Batu Bara. Kita melihat setahun ini Bupati masih disibukkan dengan kegiatan yang bersifat seremonial semata," ujar perwakilan warga dalam keterangannya, Jumat (27/02).

Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama setahun ini dianggap belum menunjukkan keberanian politik atau kreativitas dalam memecahkan masalah daerah (seperti infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan publik). Kebijakan tersebut dinilai hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif yang memang menjadi hak konstitusional warga negara, namun gagal memberikan nilai tambah atau lompatan besar bagi daerah.

"Menurut keyakinan saya, apa yang dilakukan Baharuddin Siagian sejauh ini masih bersifat standar, yakni menjalankan hak konstitusional kita sebagai warga negara dalam pelayanan dasar. Namun, untuk menyebut itu sebagai prestasi atau terobosan pembangunan, rasanya masih sangat jauh dari harapan," tegasnya.

Masyarakat berharap di sisa masa jabatannya, Bupati Baharuddin Siagian mampu beralih dari pola kerja "Business as Usual" menuju kepemimpinan yang lebih transformatif. Dibutuhkan keberanian untuk mengeksekusi gagasan baru yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di Kabupaten Batu Bara.