Acara diawali Pembukaan Rapat Paripurna III tahun 2023 oleh Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Bapak Timbul Marganda Lingga SH,dilanjutkan pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris Dewan Kota Pematang Siantar Bapak Eka Hendra.

Dalam sambutannya Wali Kota Pematang Siantar mengatakan, "Penyampaian nota keuangan atas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd kota pematang siantar merupakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 320 ayat (1) undang-undang no. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd kepada dprd berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).

Dari substansi pasal tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan apbd pada esensinya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja pelaksanaan apbd kepada dprd dan masyarakat, sekaligus merupakan wahana evaluasi penilaian kinerja pemerintahan untuk periode satu tahun anggaran.

Kota Pematang Siantar merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis dari sisi perekonomian. Pembangunan ekonomi kota pematang siantar saat ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang dibarengi oleh modernisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity), kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan perubahan struktur ekonomi daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kinerja perekonomian kota pematang siantar menunjukkan terjadinya peningkatan, hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai pdrb kota pematang siantar. Pada tahun 2022 pdrb kota pematang siantar menurut harga berlaku mencapai 15,20 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 1,00 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 14,20 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan, pdrb kota pematang siantar pada tahun 2022 mencapai 9,87 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 0.33 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 9,54 triliun rupiah.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan mampu mendorong perkembangan perekonomian kota pematang siantar, yang dari sisi makro ekonomi memperlihatkan trend perkembangan yang makin meningkat. Salah satu faktor yang memberikan dampak pada peningkatan tersebut adalah perkembangan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta telah mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian kota pematang siantar. Namun angka tersebut belum dapat menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata dan merata karena masih dipengaruhi oleh kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan. Walaupun demikian angka tersebut masih relevan dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. 

Nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang kami sampaikan pada kesempatan ini, pada esensinya merupakan laporan tentang ringkasan realisasi apbd, dimana secara normatif diajukan ke dewan setelah selesai diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bpk atas laporan keuangan pemerintah kota pematang siantar tahun 2022, maka opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian (wtp). Masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani pada masa yang akan datang, baik aspek sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami yakin dan percaya, dewan yang terhormat dapat menyikapi laporan ini dengan penuh kearifan sekaligus memberikan solusi-solusi konstruktif yang dapat dijadikan referensi dan masukan bagi kita bersama dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan apbd satu tahun kedepan. 

Demikianlah pengantar nota pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pematang siantar ini kami sampaikan, dengan harapan agar sidang dewan yang terhormat ini, dapat memperoleh gambaran umum tentang pengelolaan keuangan sehingga dapat membahas rancangan peraturan daerah kota pematang siantar tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022 dengan lancar guna mendapat persetujuan, yang selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah propinsi sumatera utara untuk mendapat evaluasi. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini turut kami sampaikan bahwa nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022 serta rancanan peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengantar nota keuangan ini."

Tampak hadir Para Anggota DPRD Kota Pematang Siantar,Para Asisten dan Staf Ahli,Para Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar