Senin, 26 Jul 2021 11:41
  • Home
  • Politik
  • Wagub Musa Rajekshah Apresiasi Upaya Legislatif Tuntaskan Sengketa Lahan di Sumut

Wagub Musa Rajekshah Apresiasi Upaya Legislatif Tuntaskan Sengketa Lahan di Sumut

Medan (utamanews.com)
Oleh: Delta
Jumat, 18 Jun 2021 06:18
Dinas Kominfo Sumut
Musa Rajekshah menerima kunjungan sejumlah Anggota DPR RI - Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan di Aula Tengku Riza Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (17/6).
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi kehadiran sejumlah Anggota DPR RI dalam Kunjungan Spesifik Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan ke Sumut di Aula Tengku Riza Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (17/6).

Kedatangan para legislator tersebut dinilai sebagai dorongan untuk menuntaskan masalah sengketa lahan yang ada di provinsi ini.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Junimart Girsang bersama sejumlah anggota Panja lainnya, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kanwil BPN Sumut Dadang Suhendi bersama sejumlah Kepala BPN Kabupaten/Kota, Kepala Kejati Sumut IBN Wiswantanu, Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, serta sejumlah perwakilan perusahaan.


Turut mendampingi Wagub di antaranya Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga sebagai moderator dalam pertemuan tersebut Kaiman Turnip, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung, serta Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar.

Menurut Wagub, kedatangan Panja Komisi II DPR RI tersebut sebagai dorongan akan kepastian hukum terkait masalah pertanahan yang banyak mengalami sengketa. Sehingga persoalan yang ada selama ini, dapat dituntaskan dengan mengurai satu persatu kondisi, serta kendala yang dihadapi pihak terkait dalam memberikan keputusan sesuai aturan yang berlaku. Sebab langkah tersebut akan berdampak baik terhadap iklim investasi yang ada di Sumut.

"Tetapi kita juga mengedepankan siapa yang mempunyai hak. Kalau memang rakyat ada di situ, kita pasti akan membela kepentingan rakyat. Tetapi semua ini kan harus kita lihat betul-betul tentang bagaimana kepemilikan lahan. Kita mendengar bahwa beberapa permasalahan sudah selesai ditangani, termasuk oleh Polda Sumut," jelas Wagub.


Sementara Ketua Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebutkan, bahwa kunjungan spesifik ini karena masalah konflik pertanahan khususnya di Sumut bersifat kompleks dan multidimensi. Seringkali upaya penanganannya dihadapkan dilema antara berbagai kepentingan yang dianggap penting. Karenanya dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan pencetus, agar dapat dirumuskan strategi dan solusinya.

"Masalah konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa ini. Bukan semakin mereda, tetapi justru bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan seluruh pihak. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI," kata Junimart.

Dengan pertemuan tersebut, kata politisi PDIP ini, diharapkan permasalahan sengketa dan konflik agraria di Sumut dapat didiskusikan dan ditemukan cara penyelesaiannya, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

"Hasilnya akan kami rapatkan di Komisi II DPR RI, untuk kami mengambil sikap berupa rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Kementerian terkait dan Presiden RI," pungkasnya.


Adapun beberapa kasus yang menjadi catatan Panja tersebut yakni konflik antara PT Dairi Prima Mineral dengan masyarakat adat di Dairi, kasus antara PT Gunung Raya Utama Timber Industri (Gruti) dengan masyarakat di Dairi, kasus PTPN IV Bah Jambi dengan masyarakat, kasus mafia tanah di lahan pembangunan Sport Center Sumut dan lainnya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Dadang Suhendi memaparkan beberapa kasus pertanahan di provinsi sudah ditangani oleh seluruh unsur Forkopimda. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong semua pihak terkait, duduk bersama dan menuntaskan persoalan ini, dengan terlebih dahulu ada pematangan di tingkat daerah. Saat ini prosesnya sebagian menunggu finalisasi.

Hal itu diperkuat dengan laporan temuan Polda Sumut terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam sindikasi kejahatan mafia tanah. Adapun jumlah laporan selama periode Januari-Juni 2021 sebanyak 173 kasus, dimana penyelesaian perkara sebanyak 181 kasus atau mencapai 104%.

"Termasuk mafia tanah terkait lahan pembangunan Soprt Center Sumut, kita sudah menetapkan beberapa tersangka," pungkasnya.

Usai pertemuan, Wagub pun memberikan cendera mata kepada Komisi II DPR RI sebagai tanda kenangan. Dibalas dengan hal yang sama oleh para legislator Senayan yang berkunjung ke Sumut.
Editor: Herda

T#g:sengketa
Berita Terkait
  • Sabtu, 12 Jun 2021 15:42

    Korban Pengerusakan Merasa Aneh, Pelaku Orasi Tidak Terima Perbuatannya

    Indra Hana (61) warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, korban pengerusakan atas lahan yang ia miliki merasa aneh, karena pelaku yang pernah merusak

  • Selasa, 08 Jun 2021 08:08

    Kamal Minta Kasus Pengerusakan Bangunan Diproses, Kapolsek Percut: Tidak Ada Dilaporkan

    Diduga pasca terjadinya aksi pengerusakan bangunan pagar tembok pembatas di lahan garapan diJalan Jati Rejo, Desa Sampali, oleh sekelompok pemuda, Kapolsek Percut Sei Tuan diminta secepat mungkin meny

  • Rabu, 02 Jun 2021 13:12

    AKP August Manihuruk Dilaporkan Warga Dairi ke Bid Propam Polda Sumut

    Kapolsek Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun AKP August Manihuruk dilaporkan warga ke Bid Propam Polda Sumut, lantaran melakukan penembokan/pemagaran terhadap akses jalan umum menuju rumah warga di De

  • Rabu, 19 Mei 2021 07:39

    Bakumsu: Hentikan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Natumingka, Balige

    Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) mengutuk tindakan pihak PT Toba Pulp Lestari yang melakukan tindak kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Natumingka, Balige.

  • Rabu, 12 Mei 2021 19:52

    Marthin Bangun tanggapi tudingan bahwa Ketua PMS menjadi dalang penyerobotan tanah

    Setelah Ketua Satgas Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, angkat bicara terkait dugaan pemcemaran nama baik terhadap Ketua PMS Langkat, kini, Marthin Bangun yang juga men

  • Selasa, 11 Mei 2021 03:11

    Penyelesaikan Sengketa Tanah, Kepala BPN Sumut: Sesuai Mekanisme

    Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Utara (Sumut) Dadang Suhendi menegaskan bahwa setiap penyelesaikan permasalahan sengketa tanah di Sumut, diselesaikan dengan mekanisme atau aturan yang berlaku.

  • Kamis, 29 Apr 2021 21:59

    Geger! Kantor DPD PDI-P Kabupaten Batu Bara Diikat Rantai Besi Lalu Digembok

    Menggegerkan, kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Lintas Sumatera Utara, yang berada di Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, diikat dengan rantai besi dan menggunakan gembok mangga.

  • Selasa, 27 Apr 2021 18:07

    Pungut Retribusi dan Pajak Rp175 M dari Centre Point, Bobby Minta Bantuan Penegak Hukum

    Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mengucapkan terima kasih pada Kejaksaan dan KPK yang mendukung Pemko Medan dalam mencegah terjadinya kerugian, penyelamatan aset, sekaligus optimalisasi pendapatan daerah Kota Medan.

  • Sabtu, 03 Apr 2021 22:03

    Masyarakat Panji Dabutar Datangi Polres Dairi, Masalah Pemortalan Jalan

    Masyarakat Dusun II, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi hampir hilang kesabaran atas ulah yang dilakukan salah seorang warga Marga Sinaga yang melakukan pemortalan/ penutupan

  • Rabu, 31 Mar 2021 21:31

    Gubernur Edy Rahmayadi Buka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria di JW Marriott Hotel

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengharapkan persoalan tanah di daerah ini segera selesai. Karena, selain untuk pastian hukum, hal tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.H

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak