Fatoni mengatakan, APBD perlu disusun secara realistis sehingga kemampuan keuangan daerah dapat terukur secara akurat. Hal ini diharapkan kebijakan, program, target dan belanja sesuai dengan APBD yang sudah ditetapkan. 

"Harus realistis agar bisa direalisasikan sehingga program kita, target-target yang ingin dicapai, belanja semua sesuai, tepat dan akurat," kata Fatoni. 

Kemudian, Fatoni juga mengajak para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengikuti rapat membahas KUA PPAS APBD 2025 pada hari Minggu dikarenakan KUA PPAS APBD 2025 akan dibahas bersama DPRD pada Senin (15/7) besok. Dengan begitu diharapkan penyusunan APBD Pemprov Sumut lebih efektif dan efisien di tahun 2025.

"Walau hari minggu tetap kita bahas, apalagi besok akan kita bahas bersama DPRD dan ini merupakan pedoman kita menyusun APBD 2025," ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho menilai evaluasi KUA PPAS APBD 2025 sangatlah penting. Hal ini diharapkan kedepannya APBD 2025 Sumut dapat lebih berkualitas dan menjawab dinamika yang ada saat ini. 

"APBD kita perlu menjawab dinamik, serta kebutuhan masyarakat, karena itu perlu kita evaluasi sebaik mungkin agar masyarakat merasakan dampaknya dari program-program dan kebijakan yang dibuat pemerintah," kata Arief. 

Hadir pada rapat kali ini, di antaranta Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) M Rahmadani Lubis, Kepala Badan Pendapatan Daerah Achmad Fadly dan OPD terkait lainnya.