Selasa, 17 Jun 2025
Iklan Hari Pancasila Lb

Dengan Santai Walkot Jamaluddin Pohan Tanggapi LKPD Ditolak DPRD Sibolga

Sibolga (utamanews.com)
Oleh: Bambang E. F Lubis Kamis, 01 Agu 2024 19:11
Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan (Pakaian Putih) didampingi Sekda Kota Sibolga, Juneidi Tanjung, Kepala Badan PKAD Sibolga, Amarullah Gultom, Kabag Hukum Sibolga, Gabe Torang Sipahutar, ketika menanggapi konfirmasi wartawan di Rumah Dinasnya.
 Istimewa

Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan (Pakaian Putih) didampingi Sekda Kota Sibolga, Juneidi Tanjung, Kepala Badan PKAD Sibolga, Amarullah Gultom, Kabag Hukum Sibolga, Gabe Torang Sipahutar, ketika menanggapi konfirmasi wartawan di Rumah Dinasnya.

Dengan Santainya Wali Kota (Walkot) Sibolga, Jamaluddin Pohan menanggapi penolakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di DPRD Sibolga.

Bahkan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan menyebutkan pihaknya sudah melakukan susuai aturan bahkan telah di periksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Kita sudah mengikuti aturan bahkan itu sudah di periksa BPK, makanya kita dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujarnya, Kamis (1/8/24) di Rumah Dinas Wali Kota Sibolga.

Sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Kota Sibolga, ia mengatakan pembahasan itu dilakukan bersama pada Tahun 2022 yang kemudian dilaksanakan di Tahun 2023, sehingga dipertanggungjawabkan di Tahun 2024.
"Pembahasan itu kita lakukan bersama pada tahun 2022, dan dilaksanakan di tahun 2023 dipertanggungjawabkan di tahun 2024. Kalau masih ada yang kurang sama DPRD kita tidak tahu, yang penting kita sudah jalankan peraturan daerah, APBD tahun 2023 sudah sesuai dengan peruntukan dan peraturannya," sebutnya.

"Kalaupun itu ditolak mereka, ya itu hak mereka. Apa hasilnya ya saudara tanyakan lah kepada mereka apa dasarnya," kata Jamaluddin Pohan.

Disinggung langka yang akan di ambil Wali Kota Sibolga terkait penolakan LKPD tersebut, ia menuturkan akan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara bahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kalau tidak ada kesepakatan terkait LKPD ini, kami akan berkoordinasi dan menanti arahan Gubernur Sumatera Utara dan juga kepada Mendagri. Kalau tidak ada penandatanganan bersama, pastinya P-APBD akan terganggu," sahutnya.
produk kecantikan untuk pria wanita

Ditanya terkait seorang Anggota DPRD Sibolga yang mempertanyakan dana Tujuh Miliar dalam Pandangan umum ketika Rapat Paripurna berlangsung pada Rabu (31/7/2024. Sebagai mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2009-2014, Jamaluddin Pohan mengaku telah menyampaikan hal tersebut di depan para legislatif yang hadir.

"Soal anggaran 7 miliar itu sudah saya sampaikan semalam di depan para Anggota DPRD yang hadir. Itu sudah kita bayarkan kepada proyek pembangunan pasar ikan modern, dan telah ada kesepakatan berita acaranya bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)," ucap Wali Kota Sibolga.

"Sudah clear (Beres) tak ada lagi di APBD itu, sudah kita selesaikan semua pembayaran sisa kepada pengembang atau kontraktornya jadi sudah kita jawab semalam semua," ungkapnya.
Editor: Arman Junedy
Tag:
busana muslimah
Berita Terkini
gopay later
Berita Pilihan
adidas biggest sale
promo samsung
flash sale baju bayi
wardah cosmetic
cutbray
iklan idul fitri alfri

Copyright © 2013 - 2025 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

ramadan sale

⬆️