Nasir menyatakan, saat ini anggaran untuk Kementerian Perempuan dan Anak sangat minim. APBN yang dimiliki saat ini hanya cukup untuk pembiayaan belanja pegawai dan belanja barang di lingkungan kementerian tersebut.

"Itulah kondisi sekarang, Kementerian Perempuan dan Anak saat ini sangat minim anggaran," tukasnya dalam diskusi yang difasilitasi oleh Flower Aceh di Hotel Oasis, Sabtu (12/1/2013).

Sebagai Anggota DPR RI, Nasir mengaku tidak bisa berbuat banyak. Padahal dia menyadari, persoalan yang dialami perempuan cukup kompleks. Selain perihal minimnya kapasitas perempuan, kasus-kasus kekerasan cukup besar dialami perempuan di Indonesia, khususnya perempuan Aceh.

Kendati demikian, Nasir mengaku akan melakukan hal-hal lainnya yang memungkinkan adanya suntikan anggaran tertentu untuk pemberdayaan perempuan.

"Saat ini anggaran UMKM itu tidak bisa lagi digunakan oleh Kementerian Perempuan dan Anak, semua dana tersebut sudah dialihkan pada Kementerian Koperasi," tukas Nasir Djamil kembali.

"Saya sendiri bingung kenapa itu bisa terjadi," tambahnya kembali.