Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga menyebutkan, kepulauan Nias menjadi target penerima manfaat pertama, karena wilayah ini sarat akan tantangan geografis yang ekstrem serta keterbatasan fasilitas pendidikan.

“Kepulauan Nias menjadi lokasi pertama penerima manfaat dari program PUBG. Hal ini merupakan komitmen Pak Gubernur Sumut melalui PHTC-nya untuk menghidupkan wilayah kepulauan Nias yang selama ini tertinggal,” ujar Alexander Sinulingga, Selasa (25/11/2025).

Berdasarkan riset Kementerian Pendidikan tahun 2022 terdapat sebanyak 490 anak putus sekolah di Kepulauan Nias dan sebanyak 50 sekolah rusak. Tingginya angka kemiskinan, harus menjadi perhatian khusus di kepulauan Nias . Kondisi masih tingginya angka putus sekolah di Kepulauan Nias menjadi target dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menyasar wilayah ini sebagai penerima manfaat pertama PUBG.

Alexander menjelaskan, PUBG merupakan bagian dari PHTC Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh anak usia sekolah bisa mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa membayar SPP.

Dikatakannya, program ini bertujuan untuk menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK. Sehingga seluruh pelajar akan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil.

“Untuk program PUBG, saat ini kajian konsultannya sedang berjalan dan progresnya telah mencapai 75%, mudah-mudahan akhir November atau awal Desember kajian akademisnya sudah selesai,” ujar Alexander.

Kajian akademis ini dilakukan untuk menemukan model pembiayaan seperti apa yang akan diterapkan dalam program PUBG, karena ada dua alternatif model yakni pertama klasterisasi atau kedua berdasarkan data eksisting penerima SPP di sekolah. “Model yang akan digunakan nanti akan diputuskan setelah kajian akademik selesai,” terang Alexander.

Lebih lanjut Alexander mengatakan, untuk tahun ajaran 2026/2027 di Kepulauan Nias, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp21,484 miliar per semester.

Program PUBG akan dilanjutkan ke zona lain secara bertahap dengan rincian anggaran per semester, Zona Pantai Barat Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar. “Kita targetkan tahun 2029 nanti, seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut bebas pungutan biaya pendidikan,” kata Alexander.