Kunjungan tersebut guna bekerjasama antara Bakamla RI dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam membuat Konsep Implementasi Strategi Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia secara Sinergi, Terpadu dan Terintegrasi. 

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Wakil Dekan III Bidang Kerjasama, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Ratnawati, S.H., M.H beserta jajarannya. 

“Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin membuka pintu seluas-luasnya bagi Bakamla jika ingin bermitra dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebelum melaksanakan kegiatan yang lebih intens lagi.”, ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut turut membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) oleh Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

Prof. Noor mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia, sejarah hukum di laut Indonesia, hingga posisi ALKI bagi keamanan wilayah maritim Indonesia.

Kolonel Bakamla Tuti Ida Halida turut memaparkan peran Bakamla sebagai Koordinator Kementerian/Lembaga pada forum di bidang keamanan dan keselamatan serta penegakkan hukum di laut. Oleh karena itu, Bakamla membutuhkan input mengenai Penjabaranan Konsep Implementasi Rencana Aksi Nasional dari Kebijakan Nasional KKPH terutama bidang Penegakan Hukum.