Senin, 03 Agu 2020 18:52
  • Home
  • Pemilukada
  • NPHD Mandailing Natal dan Samosir jadi sorotan di Rakor Pilkada 2020

NPHD Mandailing Natal dan Samosir jadi sorotan di Rakor Pilkada 2020

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Sabtu, 04 Jul 2020 05:04
Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu/ Fahmi Aulia
Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (03/07)
Untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara Pilkada di daerah.

Karena, meskipun seluruhnya dinyatakan siap melaksanakan Pilkada, namun masih ada beberapa kendala seperti realisasi NPHD kepada KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan daerah di Sumut. Hasilnya, ketika pertemuan Mendagri Tito Karnavian dan Mahfud MD di Rakor Kesiapan Pelaksanan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Jumat (3/7), pencairan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan sebagian besar sudah terealisasi.

"Setelah mendapat informasi tersebut kita langsung berkoordinasi dengan kepala daerah agar segera merealisasikan NPHD, sehingga Pilkada 2020 bisa berjalan lancar. Dan saat rapat ini para kepala daerah yang realisasinya masih rendah juga berkomitmen akan segera mencairkannya," kata Edy Rahmayadi usai rakor.

Gubernur juga menekankan agar Pilkada di Sumut kali ini benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk rakyat. Edy Rahmayadi tidak ingin Pilkada malah membuat daerah-daerah di Sumut mencekam.

"Saya ingin pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pesta untuk rakyat. Bukan malah membuat kondisi daerah penyelenggaranya menjadi mencekam, baik karena keamanan juga karena Covid-19," kata Edy Rahmayadi saat memberikan sambutan di Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumut.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan saat ini hanya sebagian kecil daerah di Sumut yang belum mencairkan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan, seperti Mandailing Natal dan Samosir. Walau begitu usai Rakor yang dihadiri 23 kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada berkomitmen untuk segera merealisasikan NPHD.

"Sebelum ke sini, Saya langsung berkoordinasi dengan Pak Edy (Gubernur Sumut) lewat telepon terkait 'rapor merah' ini dan langsung direspons beliau. Pak Edy langsung koordinasi dengan kepala-kepala daerah dan hasilnya langsung terlihat," kata Tito, saat memberikan sambutan.

Tito mengingatkan kepala daerah agar menyelesaikan pencairan NPHD paling lambat minggu depan. Hal ini dikarenakan 15 Juli 2020, petugas KPUD mulai pemutakhiran data yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Pemda yang realisasinya belum 100% paling lambat minggu depan untuk pencairan, karena 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data door to door. Dan kabar baiknya Madina dan Samosir berkomitmen menyelesaikannya 7 Juli. Ini untuk pengamanan, operasional dan proteksi petugas KPUD terhadap Covid-19," pungkas Tito.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, Sumut siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Mahfud menekankan agar masyarakat Sumut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mendapat pemimpin daerah yang baik.

"Semua daerah sudah siap melaksanakan Pilkada, jadi nanti tidak ada lagi masalah yang berarti. Saya harap masyarakat menjunjung tinggi demokrasi dan mendapat pemimpin yang amanah," ujar Mahfud.

Mewakili Ketua DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan agar Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Pilkada kali ini berbeda, dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada 105 juta orang dan 3 juta penyelenggara Pilkada 2020, jadi kita harus serius soal protokol kesehatan", tegas Doli.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyampaikan Sumut siap melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang dan akan melakukan rapid test kepada 19.250 petugas pemutakhiran data.

Disebutkannya, persentase pencairan anggaran Pilkada secara umum tidak mempengaruhi pelaksanaan. "Di awal sempat ada persoalan anggaran di beberapa kabupaten/kota, karena anggaran itu dihibahkan kabupaten/kota tidak sesuai harapan yang diminta KPU. Tetapi sejauh ini tidak menghambat tahapan pelaksanaan Pilkada," jelas Herdensi.

Tentang NPHD, Herdensi memaparkan, jumlah keseluruhan NPHD dari 23 kabupaten/ kota sebesar Rp655.676.483.343. "Jadi jumlah tersebut yang sudah dicairkan sebanyak Rp281.518.999.303," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan seluruh tahapan yang sudah berjalan, hampir tidak ada kendala berarti. Meskipun diakuinya ada beberapa daerah yang perlu percepatan.

"Ini kan baru 30% tahapan berjalan. Pada umumnya uang di NPHD itu sudah 44% secara rata-rata. Hanya ada beberapa daerah yang belum sampai 40%, itu yang kita dorong untuk percepatannya," jelas Basarin.
Editor: Herda

T#g:NPHD
Berita Terkait
  • Rabu, 24 Jun 2020 18:54

    Mendagri Minta Sisa Anggaran Hibah Pilkada Segera Dicairkan

    Tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang bersentuhan dengan masyarakat akan dimulai. Ini tahapan yang beresiko terhadap pandemik Covid. Karena itu protokol harus diikuti. Namun untuk menerapkan p

  • Kamis, 16 Jan 2020 22:56

    Bupati, Dandim 0209/LB dan Kapolres Labuhanbatu Tandatangani NPHD Pilkada Labuhanbatu 2020

    Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT, Dandim 0209/LB Letkol Inf Santoso dan Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan

  • Rabu, 16 Okt 2019 15:56

    Pilkada 2020, Herdensi Adnin: Dua Kabupaten Belum Selesaikan NPHD

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Herdensi Adnin mengatakan, sampai sekarang masih ada dua Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD

  • Jumat, 27 Sep 2019 15:27

    KPU Sumut Gelar Rapat Evaluasi Anggaran Pilkada

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Jalan perintis Kemerdekaan No 35 menggelar rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Pilkada yang akan berlangsung di sejumlah daerah Kabupaten/Kota se-Sum

  • Jumat, 27 Sep 2019 09:27

    Sekda Minta Penyusunan Anggaran Pilkada Dikaji Mendalam

    Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 23 September 2020. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasi

  • Kamis, 31 Agu 2017 18:51

    Sah, Pemkab dan KPUD teken NPHD Pilkada Deli Serdang

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang pada Kamis (31/8/2017).Serah t

  • Rabu, 30 Agu 2017 07:20

    Dikunjungi Sekjend KPU RI, KPU Deli Serdang Laporkan NPHD Belum Ditandatangani Pemkab

    Sekretariat Jenderal (Sekjend) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Bagian Hukum mengunjungi KPU Kabupaten Deli Serdang Komplek Perkantoran Bupati di Lubuk Pakam, Selasa (29/8/2017).

  • Selasa, 29 Agu 2017 11:29

    Pemkab Belum Tandatangani NPHD, Pilkada Deli Serdang 2018 Terancam Batal

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Deli Serdang.

  • Selasa, 01 Agu 2017 07:51

    Hibah Pilkada 2018, KPU Rp855 Miliar & Bawaslu Rp273 Miliar

    Gubsu Tengku Erry Nuradi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Mulia Banurea dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor

  • Rabu, 26 Jul 2017 04:36

    Gubsu Harapkan Pilkada 2018 Lancar dan Partisipasi Pemilih Meningkat

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan Pilkada 2018 nantinya KPU dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pemilih dalam Pesta Demokrasi Pilgubsu dan 8 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak