Jumat, 14 Mei 2021 00:59
  • Home
  • Opini
  • Konflik Politik Papua, Tidak Melihat Akar Historis Dan Terabaikan Oleh Pemerintah Pusat Jakarta

Konflik Politik Papua, Tidak Melihat Akar Historis Dan Terabaikan Oleh Pemerintah Pusat Jakarta

Medan (utamanews.com)
Oleh: Yance Emani (Mahasiswa Universitas Sumatera Utara asal Papua)
Selasa, 23 Feb 2021 15:53
Dok Pribadi
Yance Emani
 West Papua telah menjadi wilayah konflik sejak awal dianeksasi kedalam wilayah Indonesia sejak 1963. Indonesia mengklaim secara sepihak bahwa wilayah West Papua adalah bagian sah dalam Negara Republik Indonesia, tetapi sejarah dengan tegas membuktikan sebaliknya; Bangsa West Papua bukanlah bagian sah dari Indonesia! Hal itu terbukti dengan protes-protes yang terus berlangsung di atas tanah Papua, dimana rakyat Papua menolak untuk di-Indonesiakan selama 60 tahun dianeksasi.

Konflik politik Papua pada umumnya berawal dari ketidak keseimbangan kebijakan dan keputusan pemerinta pusat terhadap orang Papua pada umumnya dan sejarah cukup panjang, maka ini menjadi akar masalah besar yang terabaikan oleh pemerintah pusat terhadap orang Papua dari sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini sehingga pulau Papua menjadi daerah konflik politik.

1 Mei 1963: Hari Aneksasi Papua (untuk Indonesia diperingati sebagai Hari Integrasi Papua). 1 Juli 1971: Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua. 1 Desember 1961: Hari Kemerdekaan Papua.


Melihat akar historis konflik Papua berawal dari pertama 1 Mei 1963 sebagai hari "aneksasi" Papua masuk kedalam Indonesia secara paksa. Sehingga "sejarah integrasi Papua harus diklarifikasi sebagai jalan solusi mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Papua, kedua Penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 untuk memenuhi permintaan perserikatan bangsa-bagsa atau (PBB) untuk Papua di tangan Belanda masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tidak sesuai prosedur standar PBB, karena prebisik hanya 1.025 orang dari 800. ribu orang Papua sementara syarat perisakat bangsa-bangsa atau PBB adalah "satu suara satu orang" dalam hal ini intelektual Papua, OPM-TPNPB dan wakil bupati Paniai pernah memimpin menolak yang dilaksanakan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tanggal, 2 Agustus 1969 oleh Indonesia.

Pepera 1969 telah dilaksanakan di Tanah Papua Barat sesuai dengan sistem Indonesia, yaitu musyawarah. Pelaksanaan dengan cara Indonesia ini sangat berlawanan dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang disetujui oleh PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia bahwa Pepera 1969 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme Internasional, yaitu one man one vote.



Pada 1969, akhirnya hanya 1.025 orang dipilih oleh pihak Indonesia untuk 100 persen mendukung integrasi dengan Indonesia. Jadi mereka diancam dan dipaksa memilih Indonesia. Ini secara prinsip bertentangan dengan Perjanjian New York.

Perjanjian New York ini kemudian yang dinilai jadi pangkal penyebab Papua jadi bagian Indonesia hingga kini. Sementara sejumlah kalangan di Papua ingin agar bumi cenderawasih berdiri sebagai negara sendiri. Perjalanan sejarah Papua cukup panjang dan tidak pernah melihat secara moral oleh pemerintah Pusat Jakarata.

Seharusnya negara membangun sistem konstitusional yang adil dan berwibawa untuk menjaga kedaulatan negara dipandang hukum internasional. Sesuai dengan Sila kedua Pancasila berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Namun nyatanya yang alami bangsa Papua adalah berbeda dengan makna sila kedua Pancasila. Orang Papua tidak mendapatkan hak-hak dasar dan menghargai harkat dan martabat di mata Indonesia. Seakan-akan orang Papua tidak ada nilai di pandang Indonesia dan membangun sistem khusus untuk orang Papua.

Tidak sampai disitu, pemerintah Indonesia berencana untuk membelah wilayah Papua menjadi 5 provinsi baru, yang dimana keinginan itu sangat ditentang oleh seluruh masyarakat akar rumput di Papua bahkan seluruh elit politik di Tanah Papua.

Penolakan ini sangat jelas bertentangan dengan syarat-syarat pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang dimana faktor jumlah penduduk Papua yang telah menjadi minoritas di tanah sendiri, cara membagi wilayah Papua yang hanya berdasarkan informasi intelejen yang dikemukankan oleh Tito Karnavian sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan keinginan rakyat Papua itu sendiri. Seharusnya pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat di papua sesuai mekanisme hukum. Seperti pelanggaran HAM berat di Biak berdarah, Paniai berdasarah, Wamena berdarah, Wasior berdasarah, Abe Jayapura berdarah dan saat ini Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua bahkan seluruh wilayah bumi Cendrawasih krisis kemanusian atas tindakan dan perbuatan TNI/POLRI dengan stigma keamanan namun tidak terbukti keamanan sebenarnya di lapangan bumi Cendrawasih.

Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia "GAGAL" menangani kasus-kasus besar pelanggaran HAM di tanah Papua. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih terus terjadi, hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) dirampas, dan kondisi dunia pendidikan yang begitu buruk, itu terbukti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang terendah se-Indonesia, dan itu menjadi barometer bahwa dimasa keberlangsungan Otsus selama 20 tahun di atas Tanah Papua, tak membawah perubahan dan nilai positif bagi peradaban manusia Papua, itu menjadi bukti kuat bahwa otonomi khusus telah "GAGAL TOTAL" di Papua. 

Faktanya OTSUS tidak berhasil di negeri Cendrawasih itu sekalipun banyak Triliun yang setiap tahun dialokasikan tetapi ibarat 'Garam Buang di laut.'

Editor: Sam

T#g:PeperaYance Emani
Berita Terkait
  • Selasa, 11 Mei 2021 20:21

    Sembako Dari Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS) Siap Distribusi Ke Sugapa Kab. Intan Jaya

    Hasil penggalangan dana dari Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS) dari Bandar Lampung sampai dengan Banda Aceh siap didistribusikan ke Sugapa Intan Jaya untuk membantu Pengungsi akibat kontak senjata

  • Kamis, 08 Apr 2021 11:08

    Pulau Papua Pemiliknya Orang Papua, Tapi Wilayah Keributan Orang-orang Asing Yang Bukan Pemiliknya

    Catatan sejarah menujukkan kedatangan Belanda ke daratan Papua terjadi sejak tahun 1606. Kapal- kapal Belanda berlabuh di sepanjang pesisir Papua dan mulai melakukan ekspedisi di daratan maupun perai

  • Rabu, 31 Mar 2021 06:31

    Pemimpin Papua dalam Tekanan untuk Memimpin Papua

    Pemimpin Papua lebih khusnya Gubernur Bupati, Wali Kota, DPR dan MRP mengalami banyak persoalan dalam masa-masa kepemimpinanya. Terutama masalah ekonomi dan politik bahkan lebih sulit lagi adalah men

  • Kamis, 29 Okt 2020 15:29

    Yanto Eluay: Pepera 1969 Bukti Sah Papua Bagian Dari NKRI

    Hasil keputusan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1969, dari segi historis dan yuridis sudah tidak ada celah lagi bagi segelintir orang atau kelompok untuk mengungkit-ungkit atau bah

  • Senin, 08 Jun 2020 09:28

    Mengakomodir 3 Suku Besar Intan Jaya Pada Seleksi Penerimaan Siswa ADEM TA 2020/2021

    Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan membentuk karakter manusia untuk mengukur kehidupan bangsa dan juga kemajuan daerah di bidang sumber daya manusia (SDM) yang d

  • Selasa, 07 Apr 2020 14:17

    Demi Mencegah Covid-19, Pemprov Papua dan Papua Barat Diminta Stop Seleksi ADEM & ADIK

    Dari Kota Studi, Mahasiswa ADIK Minta Pemprov Papua dan Papua Barat Lihat Kondisi Mereka Di Tengah Pandemi Covid-19.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak