Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Universitas Kristen Indonesia Dr. Verdinand Robertua Siahaan, M. Soc. Sc., mengatakan Sustainable Cooperation merupakan bagian Sutainable Development Goals (SDG) yang mana merupakan agenda global yang kita hadapi saat saat ini, salah satunya Republik Indonesia.

"Sustainable cooperation merupakan implementasi dari Sustainable Development Goals. Kita tahu, bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat saat ini berfokus dengan satu tema yang besar yakni, tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals," ujar Verdinand saat membuka Webinar "Ruang Rasio Special Edition: New Southern Policy of South Korea to Indonesia and Beyond: Fostering People To People Relation For A Sustainable Cooperation" yang diadakan di Jakarta, hari Senin (5/7).  

Kegiatan Webinar ini diikuti lebih dari 40 orang yang tediri dari mahasiswa FISIPOL UKI, dosen, dan masyarakat umum.

Pada kegiatan ini, para narasumber memaparkan mengenai dampak dari kebijakan New Southern Policy yang digagas oleh Korea Selatan terhadap Indonesia melalui instrumen 'orang ke orang' atau 'People to People.' 

Webinar ini juga berlangsung selama tiga hari yang mulai pada hari Senin tanggal 5 Juli sampai hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dengan pembahasan seperti politik dan kemanan, ekonomi dan bisnis, serta sosial dan budaya.

Seminar yang diadakan secara daring tersebut menghadirkan pembicara dalam negeri dan luar negeri, antara lain Sebastian Steizer, M.A (Universitas Nasional Lujan), Saiful Hakam, M.A (Peneliti Puslit Kewilayahan LIPI), Krizia Angelina (Peneliti  INADIS), Eva Lathifah, Ph.D (Kepala Prodi Magister Asia Timur FIB Universitas Indonesia), Suray Agung Nugroho, Ph.D (Kepala Departemen Korea FIB Universitas Gajah Mada) dan Angel Damayanti, Ph.D (Pjs. Warek 3 UKI sekaligus Pengamat Hubungan Politik dan Keamanan).

Angel Damayanti mengatakan bahwa NSP adalah salah satu instrumen Korea Selatan untuk menggerakkan modal ekonomi dan budayanya guna menyebarkan pengaruh di ASEAN dan India tanpa harus mengeluarkan kebijakan terkait keamanan.

Bahkan menurut Krizia Angelina, Korea Selatan sudah sangat inovatif dan visioner untuk mengemas komoditas budayanya, ditambah menurut Saiful Hakam, Korea Selatan sangat mengerti sejarah dan budayanya sehingga menjadi modal yang kuat untuk mengerakkan ekonomi negaranya.

Lalu, Sebastian juga menambahkan bahwa Korea Selatan bahkan mulai melirik Amerika Latin sebagai pasar ekonominya, tidak hanya ASEAN dan India dalam ranah pemasaran komoditas budayanya.

Kendati demikian Cultural Sensitivity atau sensitivitas budaya menjadi isu yang penting tetapi sering terlupakan oleh Korea Selatan saat mengepakkan sayap budayanya di negara sasaran NSP dan sekitarnya, seperti yang dijelaskan oleh Suray Agung Nugroho dan Eva Lathifah.

Isu sensitivitas budaya ini merupakan salah satu unsur dari apa yang diperjuangkan oleh SDGs, yaitu kesetaraan, dan termasuk dalam kesetaraan dalam berkomunitas secara global.

Salah satu bukti nyata dari kurangnya Cultural Sensitivity adalah seperti kasus rasisme di drama Racket Boys debutan stasiun TV SBS yang cukup viral beberapa saat yang lalu.

Sebagai penutup, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya terukur dan dapat diturunkan pada level grassroot atau akar rumput tetapi juga kebijakan yang berkelanjutan, seperti yang disebutkan oleh Darynaufal mulyaman, S.S., M.Si. selaku pembina mahasiswa  yang mengelola kegiatan ini pada saat sesi penutupan webinar.