Majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Togap Silalahi S,H. M,H, akhirnya menjatuhi putusan kepada eks Kakan BPBD Sibolga, yakni JD dalam sidang secara online di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, dengan vonis 4,6 Tahun kurungan, Senin (27/3/2023).

Sedangkan terdakwa rekanan, WS (Berkas Terpisah-red) selaku pemilik CV Hafifa, dijatuhi pidana 4 Tahun penjara.

Dengan putusan tersebut, kedua terdakwa diyakini telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana, yakni menyuruh atau turut serta melakukan secara melawan hukum dan secara berkelanjutan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dari persidangan terungkap, terdakwa JD maupun WS tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana bersumber dari APBD Kota Sibolga di Tahun Anggaran (TA) 2017 hingga 2020.

Selain itu keduanya masing-masing dihukum pidana denda Rp200 juta subsidair (Bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan) selama 3 bulan.

"Terdakwa JD selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mampu mempertanggung jawabkan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2017 hingga 2020," ungkap hakim anggota Ibnu Khalik, yang disaksikan oleh Togap Silalahi selaku JPU.

Sebelumnya, mantan Kepala Kantor (Kakan) BPBD Kota Sibolga, JD terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta kegiatan pemulihan kondisi kebugaran dan kesehatan TA. 2017 sampai dengan TA.