Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi jalan rusak, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, terbengkalainya Terminal Tanjung Pinggir, hingga belum adanya kepastian pembangunan kembali Gedung IV Pasar Horas pascakebakaran pada September 2024 lalu.

Kelompok Cipayung menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya arah penataan kota dan kurang maksimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Mereka menilai Kota Pematangsiantar yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di Sumatera Utara masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur yang berulang.

Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, mengatakan persoalan infrastruktur di Kota Pematangsiantar saat ini tidak lagi sekadar keterlambatan pembangunan, tetapi dinilai sudah mengarah pada kegagalan pemerintah dalam menata kota secara serius dan terukur.

“Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang hingga hari ini belum terselesaikan. Gedung IV Pasar Horas yang terbakar pada bulan September 2024 lalu masih menyisakan ketidakpastian bagi para pedagang terkait kepastian pembangunan permanen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5/2026).

Ia juga menyoroti kondisi Terminal Tanjung Pinggir yang dinilai belum berfungsi maksimal meski dibangun sebagai simpul transportasi utama di kota tersebut.

“Di sisi lain, Terminal Tanjung Pinggir yang dibangun untuk menjadi simpul transportasi utama justru diakui sendiri oleh DPRD Kota Pematangsiantar belum beroperasi maksimal. Komisi III DPRD bahkan turun langsung mempertanyakan lambatnya pengoperasian terminal tersebut pada Januari 2026. Ironisnya, Pemko Pematangsiantar terus berbicara soal optimalisasi terminal melalui rapat demi rapat, namun praktik terminal bayangan dan naik-turun penumpang di inti kota masih terus terjadi. Ini menunjukkan lemahnya ketegasan dan buruknya eksekusi kebijakan,” katanya.

Selain terminal dan pasar, GMKI juga menyinggung kerusakan jalan di sejumlah titik kota serta persoalan pengelolaan sampah di TPA Tanjung Pinggir yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.

“Belum lagi persoalan jalan rusak di berbagai titik kota yang setiap hari dikeluhkan masyarakat, serta persoalan TPA Tanjung Pinggir yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Infrastruktur publik seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

GMKI menilai pemerintah kota terlalu fokus membangun citra keberhasilan, namun belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. Mereka meminta pemerintah segera memaparkan roadmap penyelesaian masalah infrastruktur secara terbuka kepada publik.

“Kami menilai Walikota Kota Pematangsiantar terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi lemah dalam penyelesaian masalah mendasar rakyat. Kota ini tidak membutuhkan seremoni dan pencitraan, tetapi keberanian mengambil keputusan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Yova.

Ia juga meminta pemerintah segera menyampaikan target penyelesaian pembangunan Gedung IV Pasar Horas, optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, penanganan jalan rusak, hingga tata kelola sampah kota.

“Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka publik akan semakin yakin bahwa pemerintah telah gagal menata Kota Pematangsiantar,” tegasnya.

Sementara itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, juga menilai sejumlah fasilitas publik di Kota Pematangsiantar belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Beberapa titik yang menjadi sorotan antara lain Terminal Tanjung Pinggir, Gedung IV Pasar Horas, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, hingga kerusakan jalan di berbagai wilayah Kota Pematangsiantar. Menurut HMI, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Menurut Raja Doli, kondisi Terminal Tanjung Pinggir saat ini dinilai kurang tertata dan belum mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

“Terminal Tanjung Pinggir yang seharusnya menjadi pusat aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat justru terlihat semrawut dan tidak terurus. Fasilitas yang minim, kebersihan yang buruk, serta tata kelola terminal yang tidak berjalan maksimal menimbulkan kesan bahwa pemerintah kota seolah membiarkan wajah gerbang transportasi daerah berada dalam kondisi memalukan,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi Gedung IV Pasar Horas yang disebut belum mendapatkan perhatian serius pascakebakaran.

“Jika terus dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup di pasar tradisional,” ujarnya.

Selain itu, HMI turut menyoroti pengelolaan sampah di TPA Tanjung Pinggir yang dinilai masih belum maksimal dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat.

Ketua GMNI Pematangsiantar, Nicolas Gurning, juga memberikan kritik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas publik dan infrastruktur kota.

“Persoalan infrastruktur ini jangan hanya dilihat sebagai masalah teknis tata kota, tetapi ini adalah masalah hajat hidup orang banyak. Sementara Pemko terkesan mengulur waktu tanpa ada timeline yang jelas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang berpihak pada nasib kaum marhaen,” ujarnya.

Menurut Nicolas, masyarakat sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak sehingga pemerintah juga harus memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak dapat terpenuhi.

“Masyarakat membayar pajak, tetapi hak mereka untuk menikmati jalan yang mulus dan fasilitas publik yang layak justru diabaikan,” katanya.

GMNI juga meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih difokuskan untuk perbaikan fasilitas publik dan mendukung ekonomi masyarakat dibanding program yang bersifat seremonial.

Di akhir pernyataannya, Kelompok Cipayung mendesak Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi segera merealisasikan janji pembangunan dan membuka transparansi terkait penggunaan anggaran serta rencana pemulihan infrastruktur kota.

“Kami tidak butuh janji manis di media sosial. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan progresif di lapangan terkait Pasar Horas, jalan rusak, dan TPA, maka Kelompok Cipayung akan menggalang kekuatan massa yang lebih besar untuk menuntut hak-hak masyarakat Siantar langsung ke balai kota,” tegas mereka.