Perjuangan Bupati Taput, Pengusulan TORA Disetujui
Taput (utamanews.com)
Oleh: Winner Simanungkalit
Selasa, 08 Nov 2022 16:08
Istimewa
Bupati Taput bersama Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medan, Pernando Lumbantobing dan Tim Tata Batas TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), Senin (7/11)
Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (Kab.Taput) Drs. Nikson Nababan, M.Si, didampingi Kepala dinas Lingkungan Hidup (lindup) Heber Tambunan bersama Kepala dinas Perimahan Permukiman Budiman Gultom dan turut hadir para Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara, menerima Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medan, Pernando Lumbantobing dan Tim Tata Batas TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, Senin (07/11/2022).
Bupati Taput Drs Nikson Nababan MSi
Hal ini dalam rangka pertemuan untuk penataan batas TORA yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.
Baca juga:
Dengan ditetapkan SK Menteri LHK, tentang persetujuan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPPK) / TORA S.286/MENLHK/SETJEN/PLA.O/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan rasa syukur karena perjuangan menjadi kenyataan, usulan TORA oleh Bupati Taput Nikson Nababan untuk membela hak masyarakat akhirnya disetujui oleh Menteri LHK.
"Kami Berterimakasih atas disetujuinya beberapa usulan kami, dan akan kita usul lagi di tahun berikutnya sebagai perjuangan untuk membela hak masyarakat", ucap Bupati kabupaten Taput.
Kemudian untuk selanjutnya Bupati, akan kembali memprogramkan usulan TORA pada tahun pada tahun 2023, agar lebih banyak hak masyarakat yang terpenuhi.
Dalam kesempatan itu Kepala BPKH Pernando Lumbantobing yang membawahi 2 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjelaskan bahwa usulan Bupati Taput yang disetujui tersebut seluas 10.095 ha.
"Usulan Bupati Taput yang disetujui tersebut seluas 10.095 ha yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Merupakan usulan terluas yang disetujui oleh Menteri KLHK, diantara Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini", ungkap kepala BPKH.
Berita Terkini
Buruh & Tenaga Kerja
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
