Ungkapan itu disampaikan Masinton Pasaribu dalam rapat Paripurna penyampaian pidato perdananya selaku Bupati Tapanuli Tengah masa jabatan 2025-2030, yang disaksikan seluruh anggota DPRD, Forkopimda dan jajaran di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) 'Sahata Saoloan', di Gedung DPRD Tapteng, Rabu (5/3/2025).

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa penertipan kapal-kapal ilegal tersebut merupakan upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dan sebagai langkah preventif supaya tidak terjadi konflik horizontal antar nelayan. Mengingat, kata Masinton, pihaknya banyak menerima keluhan terkait masih beroperasinya alat tangkap trawl ini.

"Kami akan berkoordinasi dengan Denpom, Danlanal, Danrem dan Kodim serta Kepolisian untuk melakukan pemantauan pukat trwal dan bom ikan di wilayah pantai barat Tapteng. Nanti kita akan buat pos pemantauan di Pulau Mursala," sebutnya.

Tujuan penertiban terhadap kapal-kapal yang mengoperasikan alat tangkap tidak ramah lingkungan itu, menunjukkan komitmen Masinton-Mahmud untuk melaksanakan tata kelola perikanan berkelanjutan dan mencegah eskalasi konflik horizontal antar nelayan di perairan Pantai Barat Tapteng.

"Kedepannya, pos pengawasan akan melakukan penghentian, pemeriksaan kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang telah dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga alam laut dan kekayaan laut bisa tetap terjaga. Sehingga ekonomi para nelayan tradisional kita bisa membaik lagi," ucap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.