Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pelalawan menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang perkantoran Eko II PT Inti Indosawit Subur (PT IIS). Massa menuntut pemerintah segera mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) anak perusahaan Asian Agri Group tersebut atas dugaan rentetan pelanggaran lingkungan dan pengabaian hak masyarakat lokal, Rabu (18/02/2026).

Aksi yang berlangsung sejak pagi itu memblokade akses masuk perusahaan sebagai bentuk protes terhadap operasional PT IIS yang dinilai merugikan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Kerinci dan memicu konflik agraria berkepanjangan.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Qodri, menegaskan bahwa aktivitas perusahaan diduga telah merusak sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah dugaan pembuangan limbah cair dan residu kimia dari kegiatan pembibitan (nursery) langsung ke Sungai Kerinci.

“Perusahaan secara sepihak diduga telah mengalihkan alur sungai dengan menggali parit ilegal dan menanam kelapa sawit hingga ke bibir tebing sungai. Ini jelas merusak struktur alami sungai,” ujar Qodri di hadapan massa aksi.

Selain kerusakan fisik sungai, massa juga menuding perusahaan mengabaikan regulasi kawasan penyangga (greenbelt) sejauh 50 meter di sepanjang sungai. Kawasan yang seharusnya menjadi hutan penyangga tersebut dilaporkan dalam kondisi terbengkalai dan tidak terawat.

Selain isu lingkungan, aliansi juga menuntut transparansi terkait legalitas pemanfaatan air tanah berskala besar untuk penyiraman bibit sawit. Demonstran mendesak pemerintah memeriksa pembayaran Pajak Air Tanah (PAT) perusahaan yang diduga tidak sesuai dengan volume penggunaan di lapangan.

Kekecewaan juga muncul terkait kebijakan ketenagakerjaan. PT IIS dinilai belum mengakomodasi tenaga kerja lokal secara maksimal.

“Perusahaan ini berdiri di atas tanah nenek moyang kami, tetapi masyarakat Pangkalan Kerinci, Lalang Kabung, dan Delik hanya menjadi penonton. Tidak ada kepedulian nyata bagi warga tempatan,” ungkap Daud, salah satu peserta aksi.

Orator aksi, Agung Prayoga, menyatakan bahwa konflik lahan dengan masyarakat setempat hingga kini belum menemui titik terang, sehingga pemberian izin baru dianggap mencederai rasa keadilan.

“Kami meminta izin PT IIS dicabut dan HGU-nya tidak diperpanjang. Serahkan lahan tersebut kepada masyarakat, kami mampu mengelolanya sendiri. Perusahaan ini sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi kami,” tegas Agung.

Massa aksi menolak berdialog dengan pihak Humas PT IIS karena dianggap tidak memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka menyatakan akan membawa massa yang lebih besar ke kantor pusat Asian Agri di Pekanbaru dalam waktu dekat.

Sebagai langkah hukum, aliansi menyatakan akan segera menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melaporkan temuan di lapangan terkait dugaan pelanggaran DAS serta mendesak audit menyeluruh terhadap legalitas PT IIS.