Menurutnya hal disebabkan masalah pada teknis saluran pembuangan air atau drainase.

"Kita harus ingat bahwa banjir di Jakarta bukan lagi banjir tradisional yang dulu kita selalu dengar ini banjir kiriman, sekarang sudah tidak seperti itu," kata Abdul dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (10/10).

Abdul mencontohkan banjir yang tidak disebabkan banjir kiriman di Jakarta, seperti banjir di kawasan Latuharhari pada 2013 hingga banjir di wilayah Halim pada 2020 lalu. Menurutnya, banjir tersebut tidak ada hubungannya dengan kondisi di daerah hulu.

Kendati demikian, ia menyebut banjir di Ibu Kota di sepanjang Sungai Ciliwung yang terjadi dalam rentang waktu sepekan terakhir terjadi akibat peningkatan debit air dari hulu. Abdul lalu merinci selama periode 3-9 Oktober, wilayah Jabodetabek dilanda tujuh kejadian bencana banjir.

Paling menjadi sorotan, banjir di Jakarta Selatan yang mengakibatkan tiga jiwa meninggal dan empat orang luka-luka. Sementara banjir di Kota Tangerang Selatan merendam 1.507 rumah dan 13.795 jiwa di antaranya terdampak dan harus mengungsi.

"Jabodetabek sebagai suatu kawasan mungkin sudah bukan metropolitan tapi megapolitan dengan urbanisasi yang begitu cepat dinamikanya. Kita memang harus membuat revolusi atau perubahan signifikan dalam konteks drainase dan infrastruktur keairan kita," kata dia.

Abdul juga menyampaikan Kabupaten Bogor di Jawa Barat menjadi daerah dengan frekuensi bencana hidrometeorologi paling tinggi di Indonesia. Dalam rentang 2012-2022 misalnya, Kabupaten Bogor mengalami 181 kejadian bencana banjir.

"Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten dengan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi paling tinggi di Indonesia ya, tidak hanya di Jabodetabek. Frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Bogor itu benar-benar agak luar biasa, lebih dari dua kali lipat dari kabupaten/kota lainnya," katanya.