Selasa, 10 Des 2019 15:07

Gugatan PHI FSPMI Tabagsel Dimenangkan, PT NP Dituntut Bayar Pesangon Rp100 Juta

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Maulana Syafii
Rabu, 07 Agu 2019 12:07
Istimewa
Pengurus KC FSPMI Korda Tabagsel saat mengikuti sidang perkara PHI di PN Medan dua pekerja PT NP di-PHK sepihak.
Gugatan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang diajukan oleh Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI), Koordinator Daerah Tapanuli Bagian Selatan (Korda Tabagsel), ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan di Medan, dimenangkan oleh majelis hakim PHI yang memeriksa dan mengadili perkara PHI tersebut.

Kepada wartawan, Rabu (07/08/2019), Sekretaris KC FSPMI Tabagsel, Uluan Pardomuan Pane menyebutkan, putusan kemenangan perkara PHI tersebut, tertuang dalam salinan putusan majelis hakim PHI PN Medan yang mengadili dua perkara PHI PHK sepihak, masing-masing atas nama Achmad Soleh Napitupulu dan Asrul Efendi, dengan nomor perkara secara berurutan, nomor 38-39/Pdt.Sus.PHI/ 2019/PN.Medan, tertanggal 5 Agustus 2019.

"Pembacaan putusan menang dua perkara PHI, tentang perselisihan PHK sepihak dua pekerja PT. Nasangga Putra (PT NP) itu, dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Jamaluddin, SH, MH dan dua hakim anggota masing-masing Parmonangan Siregar, SH dan Melinus Agph Gulo, S. Kom, pada sidang pembacaan putusan tertanggal 22 Juli 2019," jelasnya.


"Dalam salinan putusan PHI tersebut jelas diputuskan, PHK sepihak yang dilakukan PT. NP sebagai Tergugat dalam perkara PHI dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, majelis hakim PHI menyatakan dalam putusannya agar PT. NP membayar uang pesangon kepada dua pekerja yang diputus hubungan kerjanya itu sebesar Rp100.908.600, atau masing-masing berhak atas uang pesangon sebesar Rp50.454.300 perorangannya.

"Setelah perkara PHI ini diputuskan oleh majelis hakim PHI PN Medan, yang memenangkan nasib dua pekerja yang di-PHK sepihak itu, kami minta itikad baik dari manajemen PT. NP untuk segera membayarkan uang pesangon tersebut, melalui kuasa hukumnya dua pekerja PT NP," desaknya.


Walaupun ada upaya hukum selanjutnya atas putusan perkara PHI dua pekerja PT NP tersebut, menurut Pane, hal itu tentunya menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan yang ditunjukkan oleh manajemen PT NP, kepada dua pekerja yang di-PHK sepihak dan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan.

"Bila hal itu terjadi, maka kami dari Pengurus KC FSPMI Korda Tabagsel, selaku penerima kuasa, akan melayangkan surat somasi ke PT Pertamina, mengingat PT NP adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi gas LPG yang berlokasi di Kota Padang Sidempuan," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum PT NP, Baihaqi Siregar, SH dihubungi wartawan via ponsel menyatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap dikarenakan belum menerima salinan putusan perkara PHI tersebut.

"Kami menunggu salinan putusan itu, dulu pak. Untuk saat ini, kami tidak bisa berandai-andai langkah apa yang akan kami tempuh setelah putusan. Jadi, kami tunggulah sampai salinan putusannya sudah kami terima dari PN Medan atau dari pihak Penggugat," ujarnya.
Editor: Budi

T#g:FSPMIPHI
Berita Terkait
  • Senin, 09 Des 2019 10:09

    Juandi Silaban: Pekerja Berserikatlah Untuk Kesejahteraan Mu

    Wahai kawanku para pekerja, kaum buruh maupun karyawan, di perusahaan mana pun kini anda sedang mengabdikan diri dan menghabiskan waktu, untuk ditukar dengan upah atau gaji setiap bulannya. Saya menga

  • Senin, 11 Nov 2019 00:11

    AirAsia tunjuk Veranita Yosephine Sinaga sebagai Direktur Utama di Indonesia

    AirAsia, pada 8 November 2019, mengumumkan penunjukan Veranita Yosephine Sinaga sebagai Direktur Utama PT Indonesia AirAsia (AirAsia Indonesia), anak perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk (AAID), mengga

  • Rabu, 06 Nov 2019 12:06

    Tolak Kenaikan UMP 8,51%, FSPMI Sumut: Ratusan Buruh Akan Demo

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp2.499.423. Upah ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.Penetapan UMP tertuang dalam SK Gubern

  • Selasa, 08 Okt 2019 15:18

    FSPMI Palas Advokasi Kasus PHK Sepihak Karyawan PT PHS Papaso

    Juandi Silaban, seorang karyawan pemanen di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selama tiga tahun terakhir, diduga telah di-PHK sepihak oleh manajemen PT. Permata Hijau Sawit (PT. PHS) unit Kebun

  • Senin, 30 Sep 2019 18:10

    DPW FSPMI Sumut Konsolidasi Aksi Damai Buruh 2 Oktober

    Konsistensi dalam menjalankan instruksi Aksi Damai Nasional yang telah digaungkan oleh DPP FSPMI Nasional, jajaran fungsionaris DPW FSPMI Sumut laksanakan rapat konsolidasi persiapan aksi damai buruh

  • Minggu, 29 Sep 2019 18:09

    Sekjend DPP FSPMI: Marilah rasa cinta tanah air kita tumbuhkan dan kuatkan kembali

    Menyikapi kondisi realistis terkini yang sedang dialami oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyangkut keadaan dan situasi kedaulatan Bangsa Indonesia yang sedang tidak baik, ma

  • Minggu, 29 Sep 2019 17:29

    Ini 3 tuntutan 150 ribu buruh FSPMI saat demo nasional tanggal 2 Oktober nanti

    Sebanyak 150 ribu buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dipastikan akan turun ke jalan melakukan aksi damai

  • Sabtu, 28 Sep 2019 17:38

    Pemred Media Perjuangan FSPMI, Media Berperan Penting Dalam SP/SB

    Posisi tim media dalam serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) berperan penting di segala lini kegiatan SP/SB dan juga memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan serikat.Pernyataan ini ditegaskan ole

  • Sabtu, 28 Sep 2019 16:28

    Perwakilan MP FSPMI dari 9 Provinsi Hadiri Rakernas MP FSPMI Tahun 2019

    Sebanyak 50-an orang peserta berasal dari 9 daerah provinsi di Indonesia, turut hadiri agenda rapat kerja nasional Media Perjuangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Rakernas MP FSPMI) tahun 2

  • Kamis, 20 Jun 2019 16:00

    Dinilai Tidak Manusiawi, FSPMI Minta Pertamina Evaluasi PT Nasangga Putra

    Manajemen PT Nasangga Putra (PT. NP), perusahaan distribusi tabung gas elpiji Pertamina yang beroperasi di Desa Simirik Balakka Nalomak Kota Padang Sidempuan, dinilai tidak manusiawi. Pasalnya, selain

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak