Jumat, 27 Nov 2020 03:59
KPU

Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Selasa, 13 Okt 2020 01:13
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/ Veri Ardian
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pasal-pasal yang dianggap kurang pas atau merugikan para buruh.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan perwakilan buruh yang ada di Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (12/10). Hadir di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kepala Disperindag Sumut Riadil Akhir Lubis dan Plt Kaban Kesbangpol Sumut Hendra Dermawan Siregar.

Dari perwakilan buruh yang hadir antara lain, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumut, Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil, Kerajinan, Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks), Serikat Buruh Bersatu Indonesia (SBBI) Sumut, Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan dan Industri Umum (FSB KIKES), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI).

"Demo itu benar, saya tak akan larang, tapi janganlah sampai merusak. Saya tidak akan menutup diri bagi kalian yang ingin bertemu. Dinginkan dulu kepala kita. Kita pahami satu demi satu pasal-pasalnya, jika ada yang berpotensi sengsarakan rakyat, maka saya berdiri paling depan membela rakyat. Saya tidak mau membela yang salah," ujar Gubernur usai menerima aspirasi para buruh.

Gubernur menyarankan agar terlebih dahulu mencari data yang benar terkait Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan Pemerintah bersama DPR RI dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Sebab yang tersebar di media sosial atau mungkin yang ada pada buruh bukan draft asli dari DPR RI.

"Hari ini kita lakukan komunikasi untuk Sumatera Utara kita. Saya minta benar-benar apa yang jadi wewenang kita, kita jalankan. Tapi saya tidak mau pakai bahasa katanya, menurut si ini, harus dari observasi kalian sendiri. Kita harus sama-sama memahami dan mengerti betul akan Undang-Undang Omnibus Law ini," tambahnya.

Setelah mendapat data yang valid, Gubernur Edy berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menelaah isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pokja tersebut terdiri dari akademisi, penegak hukum dan perwakilan para buruh.

"Dalam dua hari ini kita cari isi draft yang benar, lalu kita akan bentuk Pokja untuk menelaah isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau memang tidak memihak rakyat, tidak perlu pakai surat saya yang akan langsung menghadap ke Presiden," terangnya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyesalkan demo yang berujung anarkis pada Kamis (8/10) lalu. Dimana diketahui tidak ada elemen buruh yang turun pada hari itu dan korbanya satu mobil polisi dibakar dan satu mobil milik provinsi juga dibakar.

"Polisi itu tugasnya menjaga hak setiap orang. Saudara boleh unjuk rasa, tapi jangan rampas hak orang lain dengan melempar batu. Pada demo itu kita sudah menetapkan 27 orang tersangka, 10 orang unras (pengunjuk rasa) yang positif narkoba, itu lah bahayanya bila demonstran disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah seperti ini kita semua yang dirugikan. Kalau kalian bisa mengontrol pendemo untuk tidak anarkis, silahkan berdemo," ujarnya.

Bila ingin tetap mengajukan penolakan, Kapolda menyarankan dilakukan melalui jalur yang benar, antara lain dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut menurutnya lebih bermanfaat ketimbang demo di jalanan yang berujung kericuhan dan perusakan.

"Lebih bermartabat mengajukan penolakan melalui Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi. Keliru kawan-kawan bila meminta Gubernur untuk menolak. Kami siap memfasilitasi saudara-saudara untuk berangkat ke Jakarta bertemu dengan hakim-hakim di MK untuk menyampaikan ketidaksetujuannya," jelasnya.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut Anggiat Pasaribu pada pertemuan tersebut menyampaikan apa yang diinginkan para buruh untuk saat ini.

"Kami hadir sebagai wujud  peduli kami akan Sumut. Kami menolak UU Omnibus Law karena tidak ada transparansi dari pihak DPR RI. DPR RI tidak menetapkan pasal apa saja yang dirubah dan pasal yang tetap ada. Bagaimana kita bisa mendiskusikan pasal demi pasal yang ada di dalam UU Omnibus Law, sementara sampai hari ini pun kami tidak memiliki induk isi dari Undang-Undang Omnibus Law. Kami yakin bapak adalah bapak kami, yang memahami kami. Kami harap bapak mau menyurati presiden untuk penangguhan pemberlakuan UU Omnibus Law," terangnya.
Editor: Herda

T#g:BuruhOmnibus Law
Berita Terkait
  • Selasa, 10 Nov 2020 12:30

    Ridwan Kamil Beraudiensi dan Serap Aspirasi Buruh

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima audiensi dan menampung aspirasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/11/20). Kang Emil

  • Senin, 09 Nov 2020 02:09

    Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

    Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tid

  • Senin, 02 Nov 2020 16:32

    Tuntut kenaikan upah, puluhan massa buruh demo di kantor DPRD Sumut

    Puluhan massa buruh dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sum

  • Sabtu, 31 Okt 2020 02:31

    UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

    DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omni

  • Kamis, 29 Okt 2020 02:29

    Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

    UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui U

  • Sabtu, 24 Okt 2020 08:24

    Polrestabes Medan Tangkap Mahasiswa Perusak Mobil Plat Merah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

    Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka pengerusakan satu unit mobil milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, pada saat aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi

  • Kamis, 15 Okt 2020 23:15

    Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kaj

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak