Jumat, 29 Mei 2020 06:50

Dinilai Tidak Manusiawi, FSPMI Minta Pertamina Evaluasi PT Nasangga Putra

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Maulana Syafii
Kamis, 20 Jun 2019 16:00
Maulana Syafii
Wakil Ketua DPW FSPMI Sumut, Dedi Heriawan.
Manajemen PT Nasangga Putra (PT. NP), perusahaan distribusi tabung gas elpiji Pertamina yang beroperasi di Desa Simirik Balakka Nalomak Kota Padang Sidempuan, dinilai tidak manusiawi. Pasalnya, selain diduga telah melakukan perbuatan PHK sepihak terhadap dua orang karyawannya di tahun 2018, juga memperlambat jalannya proses perkara PHI yang disidangkan di PN Medan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Dedi Heriawan, Kamis (20/06/2019), yang sudah sejak bulan maret hingga saat ini aktif mengawal proses persidangan PHI kasus PHK dua pekerja PT NP di PN Medan.

"Kami menilai PT Nasangga Putra yang beroperasi di Kota Padangsidempuan tidak manusiawi, karena memperlambat proses persidangan perkara PHI nomor 38 dan nomor 39 di PN Medan, yang sudah mulai disidangkan perkaranya sejak awal bulan maret 2019," ungkapnya.


"Fakta di persidangan kami lihat sendiri, sedikitnya dalam kurun waktu 3 kali masa persidangan, pihak PT NP tidak hadir di persidangan. Naifnya, ketika dikomfirmasi oleh pihak PN Medan, ketidakhadiran PT NP di PN Medan karena alasan lupa jadwal sidang," tegasnya.

Dikatakan dia, seyogyanya manajemen PT NP lebih bersikap manusiawi terhadap pekerjanya yang hingga saat ini belum dipekerjakan kembali, merujuk dari surat anjuran Disnaker Provsu yang menyatakan PHK terhadap dua pekerja PT NP atas nama Asrul Efendi dan Achmad Soleh Napitupulu tersebut, tidak sah.


"Oleh sebab itu, kami dari FSPMI meminta agar persoalan perburuhan di PT NP Padangsidempuan ini diperhatikan secara serius oleh manajemen Pertamia Wilayah Sumbagut, bila perlu Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem ketenagakerjaan di lungkungan PT NP," desaknya.

Sementara itu, Manajer PT. Nasangga Putra, Gunawan Triyadi saat dihubungi wartawan, Kamis (20/06/2019) menyatakan, dirinya tidak lagi bertindak sebagai kuasa hukum mewakili PT NP atas perkara PHI nomor 38 dan 39, yang sedang berperkara di PN Medan.

"Kuasa saya sudah dicabut oleh perusahaan, jadi saya gak datang lagi di persidangan. Mohon maaf, kalau pada jadwal persidangan sebelumnya saya gak hadir. Saya lupa waktu itu," akunya.
Editor: Herda

T#g:FSPMI
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Mei 2020 22:15

    Terkait PPHI Kasus PHK Sepihak Pekerja PT. 148, Mediator Anjurkan Perusahaan Pekerjakan Kembali Pekerjanya

    Telah terjadi kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT. 148 yang berkantor di Pangkalan Kerinci

  • Senin, 11 Mei 2020 17:31

    Perusahaan Sebesar PT. PHS/PHG Papaso Belum Miliki Slip Gaji dan Keberadaan SPM Status Nonformal

    Sangat disayangkan, bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit sebesar PT. Permata Hijau Sawit (PT. PHS) Permata Hijau Group (PHG) Papaso, yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit seluas seribua

  • Sabtu, 09 Mei 2020 21:29

    KC FSPMI Palas/Tabagsel Sahkan Kepengurusan PUK SPAI FSPMI PT. PHS Papaso

    Bertajuk merajut kebersamaan dalam bingkai Ukhuwah Islamiyah pada momentum pelaksanaan Ibadah Ramadhan 1441 Hijriyah tahun 2020, Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) KC F

  • Sabtu, 11 Jan 2020 14:41

    Ketua Konsulat Cabang FSPMI Sergai Tolak Keras Omnibus Law

    Terkait rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja yang akan merevisi UU No 13 tahun 2003 dengan Omnibus Law yang akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing da

  • Senin, 09 Des 2019 10:09

    Juandi Silaban: Pekerja Berserikatlah Untuk Kesejahteraan Mu

    Wahai kawanku para pekerja, kaum buruh maupun karyawan, di perusahaan mana pun kini anda sedang mengabdikan diri dan menghabiskan waktu, untuk ditukar dengan upah atau gaji setiap bulannya. Saya menga

  • Rabu, 06 Nov 2019 12:06

    Tolak Kenaikan UMP 8,51%, FSPMI Sumut: Ratusan Buruh Akan Demo

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp2.499.423. Upah ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.Penetapan UMP tertuang dalam SK Gubern

  • Selasa, 08 Okt 2019 15:18

    FSPMI Palas Advokasi Kasus PHK Sepihak Karyawan PT PHS Papaso

    Juandi Silaban, seorang karyawan pemanen di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selama tiga tahun terakhir, diduga telah di-PHK sepihak oleh manajemen PT. Permata Hijau Sawit (PT. PHS) unit Kebun

  • Senin, 30 Sep 2019 18:10

    DPW FSPMI Sumut Konsolidasi Aksi Damai Buruh 2 Oktober

    Konsistensi dalam menjalankan instruksi Aksi Damai Nasional yang telah digaungkan oleh DPP FSPMI Nasional, jajaran fungsionaris DPW FSPMI Sumut laksanakan rapat konsolidasi persiapan aksi damai buruh

  • Minggu, 29 Sep 2019 18:09

    Sekjend DPP FSPMI: Marilah rasa cinta tanah air kita tumbuhkan dan kuatkan kembali

    Menyikapi kondisi realistis terkini yang sedang dialami oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyangkut keadaan dan situasi kedaulatan Bangsa Indonesia yang sedang tidak baik, ma

  • Minggu, 29 Sep 2019 17:29

    Ini 3 tuntutan 150 ribu buruh FSPMI saat demo nasional tanggal 2 Oktober nanti

    Sebanyak 150 ribu buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dipastikan akan turun ke jalan melakukan aksi damai

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak