Rasyid : Pemda Jangan Libatkan Swasta di Inalum
MEDAN (utamanews.com)
Kamis, 14 Nov 2013 09:19
~Abdullah Rasyid Staff Khusus Menko Perekonomian menyikapi soal take over Inalum, Ia berharap kepada pemerintah Sumatera Utara (Sumut) tidak melibatkan swasta kembali untuk mendapatkan kepemilikan saham daerah. Karena rentan dengan intervensi kepentingan pemilik modal.
“Tidak harus menggandeng swasta untuk kepemilikan saham. Karena kalau pakai swasta lagi nanti daerah gampang diintervensi untuk kepentingan pemodal,” kata Calon legislatif (Caleg) DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 4 di Dapil Sumut I, itu kepada wartawan Rabu (30/10).
Baca juga:
Ada beberapa skema pembiayaan yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menambah modalnya di Inalum. Seperti obligasi daerah, karena pemprov Sumut bersama 10 kabupaten/kota tentu punya aset yang bisa divaluasi dengan nilai tertentu.
Jika itu tidak mencukupi, lanjut Rasyid, maka bisa dilakukan dengan skema kredit investasi yang dijamin pemerintah melalui pusat investasi pemerintah (PIP) “Pemda mengajukan pembiayaan ke PIP dan nanti akan dibayar melalui pembagian deviden atas kepemilikan saham tersebut dengan cara bagi hasil,” kata alumni Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Dari dua model skema tersebut, Rasyid yakin pemerintah daerah tidak akan sulit untuk memiliki share saham di Inalum yang dipastikan akan take over dari perusahaan konsorsium Jepang. Sehingga pengelolaannya ke depan dapat lebih professional tanpa ada lagi intervensi pihak ketiga. Karena sudah murni menjadi milik Indonesia yang sebagian sahamnya diberikan ke pemerintah daerah.
“Kita mendorong agar Sumut dan kabupaten/kota memiliki share saham di Inalum. Agar muncul rasa memiliki yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap industri tersebut. Pemerintah daerah akan punya kesempatan lebih besar untuk mendapat manfaat dari industri ini,” ujar mantan Ketua Barisan Muda (BM) PAN pertama itu.
Rasyid menepis jika ada keraguan ketika Inalum jatuh sepenuhnya ke Indonesia, maka indutri peleburan aluminium itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Selama pengelolaan Inalum nantinya diserahkan pada profesional, orang yang sudah berpengalaman dan punya integritas, tentu hal itu tidak akan terjadi. (A1/ASN-014)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
