Pengamat: Presiden Jangan Ragu Ganti Kapolri
JAKARTA (utamanews)
Kamis, 11 Jul 2013 16:06
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak membiarkan masalah pergantian Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sampai berlarut-larut.
Sebab, rencana yang sudah diungkapkan Presiden tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di institusi seragam cokelat tersebut.
Baca juga:
"Tidak baik buat seorang Kepala Negara yang sudah menyampaikan niatnya ke masyarakat untuk mengganti Kapolri, namun tidak direalisasikan. Masyarakat akan menilai Presiden nantinya. Bursa Kapolri bisa berdampak pada sistem keamanan dan penegakan hukum," ujar Horas Siagian, pengamat kepolisian asal Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (11/7).
Siagian mengatakan, jadi diganti atau tidak Timur Pradopo, bukan alasan yang harus diperdebatkan. Sebab, Presiden mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pergantian maupun memperpanjang masa jabatan.
Keputusan Presiden diharapkan dapat membawa perubahan dan kesejukan buat institusi Polri di masyarakat.
"Hal yang dikhawatirkan jika Presiden merasa ragu dalam mengambil keputusan tersebut. Sebab, wacana pergantian Kapolri yang sudah dipublikasi media massa tersebut, sudah memunculkan dukungan dari banyak kalangan. Ini bisa semakin buruk jika para calon saling menyikut," ungkapnya.
Menurutnya, wacana pergantian Kapolri yang sudah dingkapkan Presiden, memunculkan beberapa kelompok di dalam institusi seragam coklat tersebut.
Bahkan, desakan agar pergantian itu tidak dilakukan Presiden sampai masa jabatan berakhir, justru semakin memperkeruh keadaan.
"Dukung mendukung dari calon Kapolri dan kelompok yang menolak pergantian tersebut, tidak bisa dibiarkan sampai berlarut - larut. Lebih baik Presiden menghentikan semua manuver yang sudah berkembang di masyarakat tersebut. Ini bisa mempengaruhi kinerja Polri, utamanya dalam menjaga kamtibmas dan penegakan hukum," sebutnya.
Dia mengharapkan, Presiden harus tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan itu diharapkan dapat membawa perubahan buat masyarakat selain anggota Polri.
Pengganti Kapolri harus berani, tegas dan memberikan keadilan. Bahkan, Kapolri yang dipilih harus berani mengusut kasus korupsi di institusi Polri. Percepatan pergantian lebih positif jika dilaksanakan.
"Masyarakat bisa jenuh dengan persoalan hukum yang ditangani Polri. Ini belum termasuk masalah gangguan keamanan, dan kekerasan oleh oknum dari dalam institusi itu sendiri. Kapolri pilihan Presiden harus dapat membawa perubahan buat Polri di masyarakat. Perubahan Polri itu harus bisa mencapai 360 derajat," sebutnya. (sp)
Berita Terkini
Hukum & Keamanan
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
