Paradigma Pembangunan Indonesia ke depan, harus berbasis Maritim
JAKARTA (utamanews.com)
Jumat, 31 Jan 2014 08:23
Ke depan, paradigma pembangunan Indonesia harus diubah mengingat sumber daya kelautan kita yang besar. "Konsep pembangunan nasional, mau tidak mau, kita sebut maritime-land development," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden SBY mengatakan hal ini saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif Cicip Sutarjo dan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP dan Sidang Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2014, di Istana Negara, Kamis (30/1) sore.
Baca juga:
"Kalau itu kita jadikan grand starategy untuk jangka panjang, maka kita tidak perlu cemas bahwa permintaan yang meningkat tajam bisa kita temui," Presiden SBY menambahkan.
Presiden mengajak untuk bersama-sama memikirkan kembali cara cerdas dan arif untuk mengembangkan potensi besar kelautan kita. "Kalau sektor kelautan dan perikanan bisa digunakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, berarti arah pembangunan ini sudah benar," ujar SBY.
Terdapat dua dimensi dalam kelautan maritim yang harus diperjuangkan, yakni dimensi keamanan dan kesejahteraan. Faktor keamanan sangat penting untuk memastikan Zona Ekonomi Eksklusif dan wilayah lautan di antara pulau-pulau di Indonesia dalam keadaan aman.
Khusus untuk menjaga keamanan laut Indonesia, pemerintah telah menambah tiga kapal selam dan berbagai kapal perang. "Laut kita harus aman. Kalau bisa dilindungi maka upaya untuk menggali sumber kemakmuran bisa kita lakukan," SBY menjelaskan.
Kemudian dalam dimensi kesejahteraan, Presiden mengajak untuk terus mengembangkan cara untuk medayagunakan sumber daya perikanan. Sengketa antara Indonesia dan beberapa negara lain agar dapat diubah menjadi kolaborasi atau kemitraan yang tidak merugikan. Selain itu, soal transportasi laut juga penting karena Indonesia memiliki banyak pulau.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga membahas mengenai masyarakat pesisir. Menurut SBY, pemerintah harus terus memberikan atensi dan program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Misalnya, dengan mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar, kapal penangkap ikan, dan perlindungan terhadap nelayan.
"Apa yang mesti kita lakukan untuk masyarakat pesisir berbanding langsung dengan job creation dan berkaitan dengan keadilan," Presiden SBY menegaskan.
Rakornas KKP sendiri berlangsung pada 25-28 Januari 2014 kemarin. Rakornas bertemakan pelaksanaan strategi pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment, dalam pembangunan kelautan dan perikanan berbasis negara kepulauan untuk kesejahteraan rakyat. Sharif Cicip Sutarjo menyerahkan hasil-hasil Rakornas tersebut kepada Presiden SBY. (fbw)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
