Dinas Pendidikan Medan Diduga Jadi Ajang Proyek Penghasil Korupsi
MEDAN (utamanews.com)
Jumat, 01 Mei 2015 18:31
Dunia Pendidikan Kota Medan, sepertinya masih harus menunggu lama untuk mampu memfasilitasi pendidikan yang berkwalitas dan menghasilkan murid-murid berprestasi untuk penerus pembangunan. Pasalnya hingga saat ini aparatur pemerintah yang bekerja di dinas tersebut lebih menyukai bermain proyek ketimbang memperbaiki mutu pendidikan yang sedang carut marut belakangan ini.
Hal ini mengakibatkan perbuatan korupsi yang berdampak dari mulai sekolah tingkat dasar hingga sekolah tingkat menengah. Setiap bantuan baik dari APBN seperti DAK maupun dari APBD pada pengadaan mobiler untuk meningkatkan mutu pendidikan serta sarana dan prasarana selalu saja jadi ajang proyek Kepala Dinas Pendidikan dan staff yang menanganinya, sehingga dikhawatirkan tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan Pemerintah.
Baca juga:
Salah satu contoh proyek DAK untuk sekolah Dasar dan Menengah pertama yang mana nilai proyek ini sebesar Rp.17 Miliar dari APBN yang penggunaannya untuk bantuan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan rehap gedung SD dan SMP. Dan pengadaan mobiler TA 2014 sumber dana dari APBD 2014, hampir seluruhnya dikerjakan oleh pihak ke tiga dan disinyalir telah menjadi ajang korupsi.
Hal tersebut diatas dinyatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Peduli Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara (LP3KMSU), Jhon Girsang kepada wartawan, Kamis(30/4). Dikatakannya, ada sekitar 73 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP baik swasta dan negeri sebagai sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 yang menelan dana hingga 17 M lebih.
"Dalam juknis panduan DAK proyek tersebut harus dikerjakan oleh swakelola namun kenyataannya dikerjakan oleh pihak ketiga yang telah diperintahkan oleh Kadis Pendidikan Medan, Marasutan Siregar dan Kabid Program, Johan Ahmad. Dugaan mark-up pengadaan mobiler TA 2014 untuk 96 SD dan 35 SMP sebesar 7,1 M. Dana bersumber dari APBN melalui Dinas Pendidikan berupa DAK untuk sarana dan prasarana pendidikan. Hasil investigasi yang telah kami lakukan dilapangan ternyata mutu dan kwalitas tidak sesuai dan masih banyak bangunan yang belum tuntas," katanya
Jhon Girsang juga menambahkan, Panitia Pelaksanan Teknis Kegiatannya (PPTK) adalah Juliadi.
"Kami meminta agar Kejatisu segera memanggil dan memeriksa dugaan penyalahgunaan proyek DAK dan proyek Mobiler TA.2014 Kadis Pendidikan Medan, Marasutan Sirega, Kabid Program, Johan Ahmad dan PPTK Juliadi karena diduga sebagai penanggungjawab kedua proyek tersebut. (Irw)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
