Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwa Kota Siantar memiliki posisi strategis sebagai perlintasan dan tujuan, dan kehadiran MPP merupakan kewajiban sesuai dengan keputusan presiden untuk berdiri di Kabupaten/Kota.

Dengan fasilitas yang tersedia di MPP, diharapkan semua gerai dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan cepat kepada masyarakat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Ramayana yang telah menyediakan tempat untuk MPP.

Sebelumnya, Kepala DPM PTSP Kota Pematang Siantar, Soefiee M. Saragih, SSTP, menyatakan bahwa pendirian MPP sesuai dengan Perpres No 89 Tahun 2021 tentang Mall Pelayanan Publik. Ini bertujuan untuk menindaklanjuti persetujuan dari Kemenpan RB mengenai pengembangan MPP, dengan tujuan mengimplementasikannya dalam dua tahun setelah Perpres dikeluarkan.

Kami merasa bersyukur karena saat ini kami dapat menyelenggarakan MPP di lantai III Pusat Perbelanjaan Ramayana, di mana semua unsur pelayanan publik dan OPD terkait Kota Pematang Siantar turut serta.

Tahap penyelenggaraan MPP di Ramayana melibatkan 20 gerai yang terintegrasi, dengan 14 instansi yang bergabung, serta 6 instansi pemerintah yang menyediakan 80 layanan. Direncanakan bahwa Mall Pelayanan Publik akan beroperasi pada triwulan pertama tahun 2024.

Dalam sambutannya, perwakilan dari PT Ramayana, Edi Manalu, menyatakan dukungan penuh dari manajemen Ramayana terhadap inisiatif Pemko Siantar. Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini.

Kajari Pematang Siantar, Jurist Pricelly, menyatakan bahwa peresmian MPP bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi. Kami berharap ini akan memudahkan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Kami yakin bahwa kita semua perlu bekerja sama untuk kemakmuran masyarakat. Acara ini diwarnai dengan pemutaran video dan pemotongan pita oleh Wali Kota, yang didampingi oleh Forkopimda Kota Pematang Siantar.

Hadir dalam peresmian ini adalah Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen H. Baruno, perwakilan Ketua DPRD Dra. Netty Sianturi, perwakilan Ketua PN Siantar, Kepala Perwakilan BI, perwakilan Dandim 02/07 Siamalungun, instansi terkait pengelolaan pelayanan publik, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Dra. Happy Oikumenis Daely, pengusaha, perbankan, Camat Siantar Timur, serta OPD terkait pelayanan publik.