Sekjen PB IMABARA, Fernanda putra Nasution, menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena dapat merusak citra kepolisian sekaligus melemahkan upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Batubara.

“PB IMABARA mendesak aparat penegak hukum untuk membuka proses ini secara transparan. Publik harus mengetahui sejauh mana kebenaran informasi tersebut dan bagaimana langkah penanganannya,” ujar Fernanda, Selasa (2/12).

Fernanda menambahkan, dugaan keterlibatan oknum aparat dengan jaringan narkotika adalah bentuk pengkhianatan terhadap tugas negara. Karena itu, ia meminta Polda Sumatera Utara dan Propam Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh, independen, serta tanpa tebang pilih.

PB IMABARA juga mendorong adanya evaluasi internal di Polres Batubara, khususnya pada satuan yang menangani narkoba, agar tidak ada ruang bagi praktik setoran, suap, atau kompromi dengan pelaku kejahatan.

“Kami juga meminta perlindungan maksimal bagi pelapor dan saksi. Jangan sampai ada intimidasi atau pengkondisian dalam kasus seperti ini,” tegasnya.

Fernanda menyatakan bahwa PB IMABARA akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah lebih lanjut apabila proses penyelidikan dinilai tidak transparan atau berjalan lambat.

“Kami mendukung penuh pemberantasan narkoba di Batubara. Namun jika ada oknum yang bermain, maka harus diproses secara hukum dan dicopot dari jabatannya. Ini penting demi memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujar Fernanda.

PB IMABARA juga mengajak media, masyarakat, dan organisasi sipil untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses hukum hingga kasus ini tuntas dan terang-benderang.