Rumah Mewah Tak Berizin Disegel, Kini Mahasiswa Demo? Ada Apa di Deli Serdang?
Deli Serdang (utamanews.com)
Oleh: Dito
Selasa, 16 Sep 2025 17:06
Istimewa
Ilustrasi
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi (GEMPAR) Kabupaten Deli Serdang di depan Kantor Bupati, Selasa (16/09/2025), menuai sorotan tajam. Aksi ini diduga memiliki muatan politik dan bukan semata-mata gerakan murni mahasiswa.
Ketua GEMPAR yang berinisial (F) disebut-sebut merupakan mantan honorer di salah satu instansi dinas di Kabupaten Deli Serdang. Dugaan keterlibatan politik semakin menguat karena (F) juga diduga menjabat sebagai Ketua Liga Mahasiswa NasDem di daerah tersebut.
Baca juga:
Lebih jauh lagi, informasi dari seorang narasumber menyebutkan bahwa (F) adalah "anak main" dari salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Hubungan ini menimbulkan pertanyaan soal independensi gerakan mahasiswa yang sedang berlangsung.
Menariknya, sebelumnya sempat ramai pemberitaan mengenai sebuah rumah mewah milik salah satu oknum anggota DPRD yang berada di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa. Rumah tersebut sempat disegel oleh Satpol PP karena diduga belum memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Fakta ini menimbulkan kecurigaan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GEMPAR bukanlah bentuk protes yang murni dari mahasiswa, melainkan memiliki keterkaitan atau bahkan pengalihan isu terhadap kasus yang menjerat oknum DPRD.
Terkait hal ini, Muhammad Ismaik, SH selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Bersatu Kabupaten Deli Serdang angkat bicara. Ia meminta agar mahasiswa bersikap bijak dan tidak mudah diperalat oleh kepentingan tertentu.
“Hendaknya kita sebagai mahasiswa yang terpelajar dan terdidik, bijak dalam menyuarakan aspirasi. Jika memang ada dugaan korupsi, laporkan saja secara resmi ke lembaga penegak hukum, bukan dengan aksi yang mengandung unsur politis,” tegas Ismaik kepada wartawan di Tanjung Morawa.
Ia juga mengimbau agar gerakan mahasiswa tetap berada dalam koridor hukum dan idealisme, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan politik.
“Jika memang ingin menyelamatkan uang negara, laporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, KPK RI, Kejaksaan Agung, atau Polda Sumatera Utara,” lanjutnya.
Ismaik menambahkan bahwa demo yang benar-benar murni haruslah berangkat dari kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, bukan ditunggangi kepentingan elite tertentu.
Di sisi lain, aksi mahasiswa ini disebut-sebut berkaitan dengan isu lama mengenai anggaran perjalanan dinas DPRD Deli Serdang yang nilainya dianggap fantastis oleh publik.
Isu dugaan korupsi tersebut memang sempat menjadi sorotan. Bahkan, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang diberitakan tengah memproses laporan mengenai dugaan penyelewengan anggaran reses para anggota DPRD.
Dalam konteks itu, masyarakat berharap agar semua pihak, baik mahasiswa maupun pejabat publik, bertindak transparan dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan sekadar adu kepentingan politik.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
