Jumat, 15 Mei 2026

Program 100 HK Bupati Batu Bara Diwarnai Kurang Menggembirakan dari BPK, Positif atau Negatif? Ini Kata Inspektorat

Batu Bara (utamanews.com)
Oleh: Mukhlis Aci Rabu, 28 Mei 2025 22:20
Proyek Kantor Bupati Batu Bara Rp.54 miliar disinyalir banyak temuan dalam catatan LHP BPK RI Sumut. Aspek lain mungkin soal aset, belanja dan pendapatan.
 Istimewa

Proyek Kantor Bupati Batu Bara Rp.54 miliar disinyalir banyak temuan dalam catatan LHP BPK RI Sumut. Aspek lain mungkin soal aset, belanja dan pendapatan.

Program 100 Hari Kerja (HK) Bupati Batu Bara terus diupayakan agar berjalan maksimal dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. 

Namun teka-teki ini diwarnai dengan capaian kurang menggembirakan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. 

Seperti informasi yang berhasil dihimpun, pada Senin (26/05/2024) di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jln. Imam Bonjol Medan, di mana Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Hendry Simatupang menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab/Kota se-Sumatera, salah satunya Kabupaten Batu Bara. Namun hasilnya adalah bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mengapa tidak WTP?
Dari beberapa referensi dikutip bahwa tidak WTP seringkali terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran, penyimpangan dalam pencairan dana, ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, atau kurang cermatnya perencanaan yang baik. 
Fisik pembangunan Kantor Bupati Batu Bara sedang dikerjakan
Selain itu, dapat diidentifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, ketidaksesuaian dalam pencatatan, kurangnya transparansi, atau ketidaksesuaian dalam prosedur pengelolaan keuangan.

Temuan di lapangan, dapat juga disinyalir adanya ketidaksesuaian dalam kualitas dan volume pekerjaan, atau pelanggaran terhadap aturan perundangan-undangan. 

produk kecantikan untuk pria wanita
Kondisi itu menunjukkan bahwa ada masalah yang perlu diperbaiki atau ditindaklanjuti dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Salahsatu contohnya, jika BPK menemukan adanya penyimpangan dalam pencairan dana UP dan GU, atau ketidaksesuaian dalam mutu dan volume pekerjaan, maka LKPD akan mendapatkan opini WDP dan bahkan Disclaimer.

Kalau dilihat dari satu sisi tersebut di atas, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, dia harus legowo apakah mendapatkan WDP bahkan Disclaimer sekalipun, mungkin tidak menjadi beban baginya. 

Ada atau tidak persoalan dimasa lalu, kan tak mungkin dia mau menanggung "Catatan Dosa" terhadap para Pj. Bupati kala itu. Saya rasa sudah tepat itu," kata pengamat independen Batu Bara, E. Syahputra dalam perspektifnya. 
iklan peninggi badan

Menurut uji balistik dalam konteks kajiannya pada APBD, karena yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI tahun 2025, adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, dimana saat itu Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh dua orang Pejabat (Bupati) yang berganti. 

Jadi wajar saja Bupati Bahar "Santai" dengan pemeriksaan BPK tersebut, sambung dia saat bincang-bincang kepada reporter Utamanews.com di Lima Puluh. 

Sebagai birokrat murni, sikap Bupati Bahar sudah tepat. Ia ingin agar semua pengelolaan anggaran diperiksa, sehingga dapat diketahui dimana kelemahan bahkan kesalahan, sehingga dengan dasar itu ia dapat mengevaluasi "geng-geng"nya yang akan menduduki posisi kedepannya yang akan mendukung kinerjanya.

Namun kalau dilihat dari sisi berbeda, hasil yang tidak menggembirakan dari BPK RI dianggap merupakan tanggungjawab penuh Bupati Baharudin Siagian. Dengan tidak mendapatkan WTP atas LKPD Batu Bara, justru Kepala Daerah dianggap kurang mampu membina jajarannya dalam melaporkan seluruh administrasi kegiatan tahun sebelumnya.

Kondisi ini pastinya akan dikait-kaitkan dengan program capaian "100 hari kinerja Bupati dan wakil Bupati". 

Bahkan lebih parah lagi, dikhawatirkan akan muncul framing "Bupati Gagal dalam 100 hari kerja" di kalangan masyarakat hingga di Media Sosial.

Solusinya harus ada upaya dari pihak Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, baik secara resmi maupun tidak resmi untuk menyebarkan kinerja Pemkab Batu Bara yang menurut mereka baik untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Hal itu demi untuk mengimbangi bahkan "mengaburkan" informasi negatif atau disinformasi di tengah-tengah masyarakat, saran dia kepada Bupati Bahar. 

Ini Kata Inspektorat Hasrul

Demi mendapatkan kepastian, Utamanews.com coba mengonfirmasi Inspektorat Batu Bara, apakah Pemkab. Batu Bara mendapatkan hasil Opini WTP, WDP atau Disclaimer?

Inspektur Kabupaten Batu Bara, Hasrul Irfan, S.Kom, MM, CGAA, CGCAE menyebutkan, Pemkab. Batu Bara mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), jelas dia singkat saat dikonfirmasi wartawan lewat WhatsAppnya, Rabu (28/05/2025).
Editor: Ade
Tag:
busana muslimah
Berita Terkini
gopay later
Berita Pilihan
adidas biggest sale
promo samsung
flash sale baju bayi
wardah cosmetic
cutbray
iklan idul fitri alfri

Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

ramadan sale

⬆️