PGM Labura Soroti Anggaran Kesbangpol Rp576 Juta, Desak Audit dan Evaluasi Kinerja
Labuhanbatu Utara (utamanews.com)
Oleh: Indar Muda
Selasa, 12 Mei 2026 11:55
Istimewa
Khamil Chandra Hasibuan
Penggunaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat menilai beberapa pos belanja dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Persatuan Generasi Muda Labuhanbatu Utara (PGM) Labura, Khamil Chandra Hasibuan, Sabtu (11/5/2026).
Baca juga:
Berdasarkan data pengadaan Januari hingga Juni 2026 yang dihimpun pihaknya, anggaran sebesar Rp576.835.425 disebut digunakan untuk 31 paket belanja di lingkungan Kesbangpol Labura.
Beberapa pos anggaran yang disoroti di antaranya belanja penginapan hotel sebesar Rp84 juta, konsumsi rapat Rp60,5 juta, pembayaran listrik, air dan telepon Rp45 juta, serta perawatan kendaraan dinas yang disebut mencapai lebih dari Rp80 juta untuk dua paket kegiatan.
Selain itu, terdapat pula anggaran belanja alat tulis kantor sebesar Rp34,5 juta, pakaian dinas upacara Rp32,9 juta, pakaian olahraga Rp16,6 juta, hingga pakaian paskibraka sebesar Rp14,6 juta.
Khamil menilai penggunaan anggaran tersebut perlu dievaluasi agar selaras dengan arahan efisiensi belanja pemerintah.
“Ini namanya melawan Presiden. Rakyat disuruh ikat pinggang, pejabat malah pesta anggaran,” kata Khamil.
Menurutnya, tugas utama Kesbangpol seharusnya lebih berfokus pada penguatan ideologi bangsa, ketahanan sosial, serta menjaga kerukunan masyarakat.
“Tapi isinya malah servis mobil dua kali, baju dinas, sama nginap hotel. Rakyat dapat apa?” ujarnya.
PGM Labura juga mempertanyakan komitmen Kepala Kesbangpol Labura, Jimmy Maulana, dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Presiden bilang efisiensi. Dia malah boros,” tambah Khamil.
Atas persoalan tersebut, PGM Labura menyatakan akan mengambil sejumlah langkah lanjutan. Organisasi itu berencana menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Mereka meminta Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di Kesbangpol Labura.
Selain itu, massa juga mendesak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh paket pengadaan Januari hingga Juni 2026.
PGM Labura turut meminta Polres Labuhanbatu melakukan proses hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Ini duit rakyat. Kalau Rp576 juta dipakai buat hotel sama rapat, kapan rakyat sejahtera? Copot pejabat yang kebal instruksi Presiden!” tegas Khamil.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Labura, Jimmy Maulana, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
