Selasa, 20 Agu 2019 17:51
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Pemilik PKS PT PPSP Ternyata Mantan Supir Istri Pejabat Labuhanbatu

Pemilik PKS PT PPSP Ternyata Mantan Supir Istri Pejabat Labuhanbatu

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Jrm
Selasa, 31 Jul 2018 17:40
Jrm
Aksi demo warga Pulo Padang di Kantor Dinas Perizinan Labuhanbatu.
Terungkap dalam aksi demonstrasi yang digelar masyarakat Pulo Padang, Senin (31/7/2018) di Kantor Dinas Perizinan Labuhanbatu, bahwa pemohon dan Direktur PKS PT. PPSP (Pulo Padang Sawit Permai), yang terus menuai protes warga semenjak berdiri, adalah Harkat Hsb, yang sebelumnya diketahui merupakan mantan supir istri PH, seorang pejabat di Labuhanbatu. 

Hal ini dikonfirmasi HS, warga Pulo Padang yang ikut dalam aksi itu. "Harkat Hsb itu adalah bekas supir istri PH, pejabat Labuhanbatu. Kami yakin ini adalah milik pejabat itu, karena semua hartanya pasti memakai nama orang, apalagi Harkat ini adalah familinya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/7)  di sela-sela aksi demo.

Dijelaskanya, pendirian PKS itu terkesan dipaksakan, dimana instansi terkait dituding menghalalkan segala cara karena adanya intervensi dari orang penting di Labuhanbatu itu.

"Sudah jelas sesuai keputusan Gubernur bahwa di Kecamatan Rantau Utara tidak dibenarkan mendirikan PKS, namun Dinas Perizinan Labuhanbatu tanpa melakukan kroscek langsung mengeluarkan IMB PKS tersebut", jelasnya.


Padahal, jelasnya dalam hal penerbitan izin PKS ini 2 mantan Kadis Perizinan Labuhanbatu sebelumnya yakni M Yunus dan Touring Ritonga diduga dicopot oleh Bupati Labuhanbatu, PH, karena tidak berani menerbitkan izin pendirian PKS itu.

Plt Kadis Perizinan Labuhanbatu Paruhum Daulay saat menyahuti aspirasi warga mengatakan penerbitan izin PKS PT PPSP oleh pihaknya dilaksanakan berdasarkan mekanisme sesuai dengan syarat yang dilampirkan, yakni adanya tandatangan masyarakat sekitar, rekomendasi BPN setempat, RTRW, dari Dinas  PUPR Labuhanbatu dan rekomendasi dari Dinas BLH Labuhanbatu.

Saat ditanya siapa pemilik PKS itu, Paruhum mengakui pemohon dan Direkturnya bernama Harkat Hsb. "Namun saya tidak pernah ketemu dengan beliau, yang mengurusi adalah managernya bernama Iwan," ujarnya pada wartawan.

Setelah dilakukan mediasi di Aula Dinas Perizinan Labahanbatu antara Kadis Perizinan dengan perwakilan warga, akhirnya massa membubarkan diri sambil menunggu pertemuan berikutnya dengan instansi-instansi terkait yang mengeluarkan rekomendasi berdirinya PKS yang dituding masyarakat milik pejabat itu.

Editor: Boraspati

T#g:aurpksPangonal Harahap
Berita Terkait
  • Senin, 05 Agu 2019 21:05

    AMMPH Lakukan Aksi Damai di Polres Labuhanbatu

    Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli  Hukum Labuhanbatu melakukan unjuk rasa di tugu simpang enam dan depan kantor Polres Labuhanbatu di jl. Thamrin nomor 1 Rant

  • Kamis, 25 Jul 2019 14:45

    Lurah Sioldengan Negosiasi dan Antar "Buronan KPK" Kasus Eks Bupati Labuhanbatu ke Jakarta

    Umar Ritonga, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitan kasus suap Eks Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap, diserahkan pihak keluarga kepada penyidik KPK, Kamis (25/7/19) sekira puku

  • Kamis, 11 Jul 2019 17:11

    Mahasiswa dan Pemuda Tebing Tinggi Tuntut Kejaksaan Negeri Ungkap Korupsi

    Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebing Tinggi yang merupakan gabungan dari beberapa elemen organisasi kepemudaan dan mahasiswa kota Tebing Tinggi lakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Ne

  • Kamis, 20 Jun 2019 20:40

    Front Justice Demo Kejari, Polres dan Walikota Pematangsiantar

    Puluhan massa dari Front Justice (FJ), paguyupan pemuda, mahasiswa dan rakyat bersuara demi penegakan hukum dan keadilan di Kota Pematangsiantar, melakukan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota P

  • Jumat, 10 Mei 2019 17:10

    Bentrok tidak terjadi, massa pendukung KPU tinggalkan bundaran Bawaslu Sumut

    Apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi. Bentrokan dapat dihindarkan karena massa pendukung KPU meninggalkan bundaran Bawaslu Sumut dan bundaran Adam Malik-Amir Hamzah.Amatan media ini, massa

  • Jumat, 10 Mei 2019 14:50

    Jalan Adam Malik Medan Ditutup, 2 Kelompok Massa Pro dan Kontra KPU Potensi Bentrok

    Ratusan personel kepolisian berdiri di tengah-tengah dua kelompok massa pendukung dan penuntut KPU, dimana hingga saat ini kedua kelompok tersebut nyaris bentrok. Situasi ini berlangsung di jalan

  • Selasa, 07 Mei 2019 23:07

    Kawal Pleno KPU, Warga Medan Kecam "People Power" Oknum Partai Oposisi

    Seribuan warga kota Medan, Sumatera Utara yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa mengecam wacana kubu Capres 02 untuk melakukan "people power".Aksi demonstrasi ini

  • Kamis, 25 Apr 2019 16:15

    Nana KPU Medan: Kami Tidak Akan Pernah Lakukan Kecurangan

    Komisioner KPU Kota Medan Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti menyatakan bahwa KPU Medan sebagai penyelenggara Pemilu bekerja sesuai UU.

  • Minggu, 21 Apr 2019 13:41

    Pangonal Harahap, Mantan Bupati Labuhanbatu dieksekusi ke Lapas Tanjung Gusta

    Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Tanjung Gusta, Medan setelah putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neg

  • Rabu, 10 Apr 2019 20:00

    PSI Nyatakan Haram Berkoalisi dengan PKS

    Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengikrarkan haram hukumnya berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Ia meneguhkan ketegasannya, tak sudi berkoalisi dengan PKS di

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak