Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dharma Pertiwi (DP) ke-14 Tahun 2023, bertempat di Balai Samudera, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/6/2023).

Panglima TNI mengungkapkan bahwa keunggulan sumber daya manusia bangsa Indonesia diawali dari rumah, di mana sebuah keluarga berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. "Disinilah pentingnya peranan Dharma Pertiwi dalam upaya mengingatkan para anggotanya agar selalu fokus dalam proses pendidikan dan keluarganya," ungkap Laksamana TNI Yudo Margono.

"Terlebih di era milenial saat ini, di mana perubahan global yang diikuti perkembangan teknologi yang pesat menuntut peran aktif seorang ibu dalam membimbing Generasi masa depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal serta memiliki daya saing tinggi," jelas Panglima TNI.

Pada kesempatan itu, tidak lupa Panglima TNI kembali mengingatkan ibu-ibu istri prajurit TNI terkait masa-masa kegiatan politik tanah air yang akan memasuki pesta demokrasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan Kepala Daerah yang pelaksanaannya pada tahun 2024 dan tahapannya sedang berlangsung. "Ibu-ibu yang hadir diharapkan dapat mengingatkan suaminya, karena mulai tahun ini masuk tahun politik dan supaya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis," ucap Panglima TNI.

Panglima TNI berpesan kepada peserta Munas DP agar mengingatkan anggota keluarga lainnya untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menjawab atau memberikan pernyataan yang bersifat memihak atau memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada satu golongan atau partai politik manapun beserta Pasangan calon yang diusung. "Jangan melibatkan diri dalam politik praktis, memberikan fasilitas, tempat, atau sarana dan prasarana milik TNI untuk digunakan sebagai sarana kampanye," ujarnya.

Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., mengingatkan kepada ibu-ibu dan keluarga prajurit yang telah memiliki hak pilih atau individu selaku warga negara, dipersilakan nantinya digunakan sebagaimana mestinya. "Saya menghimbau agar tidak ada yang memberikan arahan atau paksaan dalam menentukan pilihannya kepada orang lain dan tolong junjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan demokrasi tahun 2024 nanti," ujarnya.