Seperti dilansir deltapariranews.com, ini dapat di lihat di sepanjang Jalan Setiabudi, dan di beberapa tempat lainnya. Para jukir juga diduga lebih senang menerima uang kontan dari pada non tunai dengan alasan pulsa habis. 

Dalam orasinya, PMKRI mempertanyakan banyaknya parkir liar yang masih merajalela, namun dinilai ada pembiaran dari oknum-oknum Dinas Perhubungan.

"PMKRI juga mempertanyakan apakah pengutipan Restribusi uang parkir itu masuk dalam PAD Pemko Medan atau tidak", ujar Koordinator Aksi.

PMKRI menduga Dinas Perhubungan Kota Medan menerima aliran dana dari oknum pengelola parkir liar, sehingga bisa leluasa melakukan pengutipan uang parkir. Selain merajalelanya parkir liar, para mahasiswa menyoroti penerapan e-parking yang disinyalir tidak profesional akibat kurangnya edukasi terhadap jukir di lapangan. 

Dalam orasinya PMKRI menyampaikan berbagai tuntutan diantarnya, meminta dan mendesak Kadis Perhubungan Kota Medan mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memimpin dinas tersebut.

Terkait dugaan itu PMKRI Cabang Medan juga meminta Kejari Medan agar segera memanggil dan memeriksa Kadis Perhubungan terkait temuan di lapangan. Melihat kinerja yang kurang memuaskan itu, para mahasiswa juga mendukung Walikota Medan melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan slogan Kolaborasi Medan Berkah.

Para mahasiswa diterima Zein, perwakilan Dinas Perhubungan dan berjanji meneruskan aspirasi ke Kadishub Medan yang menurutnya sedang berada di Kantor Walikota ada rapat dengan Pak Walikota.