Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Bayu Sumantri Agung dalam keterangan persnya di Lubukpakam. Jum 'at (4/1/2023).

Bayu menyebutkan, bahwa dampak dari minimnya PAD yang didapat telah menghambat sebagian besar rencana pembangunan dan program program yang di susun. Bahkan sejumlah kegiatan yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan sampai terutang tak mampu dibayar.

" Ini harus ada tindakan tegas Pak Bupati untuk memberikan evaluasi pada Camat dan OPD terkait dengan minimnya PAD kita tahun 2023. Kalau tak punya kemampuan copot saja ganti yang mampu. Dan baru kali ini juga rumah bupati sampai didemo rekanan karena ditagih bayar kegiatan," ucap Bayu.

Salah satu Kecamatan besar itu Tanjung Morawa dan Percut Sei Tuan, dimana daerah itu mestinya menjadi salah satu penyumbang PAD yang banyak untuk Deliserdang, juga beberapa Kecamatan lain.

Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2023, direncanakan sebesar Rp1.591.671.684.311. Namun hingga saat ini pencapaian masih jauh dari target sekitar 60 persen dari target. 

Sebelumnya Kepala Bapenda Deliserdang Hendra Wijaya mengakui kalau hasil penerimaan PAD hingga bulan November 2023 itu hanya mencapai 56 persen dari target. Atau sekitar 700 an milyar saja. 

Sekda Kabupaten Deliserdang Timur Tumanggor juga sudah bolak balik memanggil Camat dan OPD terkait pencapaian PAD yang masih minim tersebut. Bahkan Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar juga marah dengan hasil kinerja Camat dan OPD yang minim dalam pencapaian PAD.