Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Nofiansyah kepada Bupati Deli Serdang dr H Asri Ludin Tambunan yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs Hendra Wijaya, dalam Forum Manajemen Aset Sumatera Utara dan Evaluasi Kinerja serta Kekayaan Negara Award 2025 di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara, Jalan Pangeran Diponegoro, No. 30A, Kota Medan, Kamis (22/1/2026).

Penghargaan tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja dan pemerintah daerah atas kinerja dalam pengelolaan barang milik negara, penilaian barang milik daerah, pengelolaan piutang negara dan daerah, serta pelaksanaan lelang sepanjang 2025.

Kakanwil DJKN Sumatera Utara menegaskan, pengelolaan kekayaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab demi mendorong kemakmuran masyarakat.

"Kekayaan negara adalah instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Forum ini menjadi sarana refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana aset negara dikelola, digunakan, dan dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Kakanwil DJKN menyebutkan, pada 2025 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan aset mencapai sekitar Rp115 miliar, PNBP dari piutang negara sebesar Rp176 juta, serta PNBP dari hasil lelang sebesar Rp56 miliar.

Menurutnya, selain sebagai sumber penerimaan negara, pengelolaan aset juga harus mengedepankan prinsip highest and best use of assets atau pemanfaatan tertinggi dan terbaik, disertai pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan.

DJKN juga berperan membantu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan piutang negara maupun daerah, termasuk penanganan piutang macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Di bidang lelang, DJKN terus mengembangkan sistem digital melalui platform lelang.go.id dan aplikasi mobile agar proses lelang berlangsung lebih transparan, efisien, dan dapat diakses masyarakat luas.

Selain itu, ia mendorong seluruh instansi agar melaporkan aset yang tidak digunakan atau idle asset untuk dapat dimanfaatkan, dialihkan, atau dilelang sehingga tidak menimbulkan beban biaya pemeliharaan.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi aset tanpa rencana pemanfaatan. Jumlah aset negara sangat besar dan harus dikelola secara produktif," ujarnya.