Pertamina sebelumnya mengklaim bahwa kelangkaan terjadi akibat kapal pemasok BBM tidak dapat bersandar di terminal pengisian karena cuaca buruk. Kapal tersebut baru dapat berlabuh pada 29 November 2025.

Menanggapi situasi tersebut, Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua terminal penampungan BBM milik Pertamina di kawasan Kecamatan Medan Belawan pada Kamis (4/12/2025).

Lokasi pertama yang ditinjau adalah terminal penyimpanan pasokan BBM jenis Pertamina Dex dan industri. Selanjutnya Ombudsman juga melakukan inspeksi ke Fuel Terminal Medan Group. Di lokasi pertama, pasokan Pertamina Dex dinyatakan tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan SPBU di Kota Medan. Sementara itu, di Fuel Terminal Medan Group, Pertamina mengklaim bahwa stok yang ada juga memadai untuk menyuplai SPBU di wilayah tersebut.

Dari sidak tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah catatan penting kepada Pertamina agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adapun temuan dan rekomendasi itu meliputi:

1. Perbaikan Sarana Penyimpanan dan Distribusi yang Terkendala

Ombudsman menemukan beberapa fakta mulai dari kondisi terminal BBM. Saat ini terdapat lima tangki penyimpanan yang sedang dalam perbaikan. Hal ini menyebabkan kapasitas penampungan belum dapat dimaksimalkan. Dari total kapasitas 135 ribu kiloliter, terminal hanya mampu menampung 90 ribu kiloliter.

Menurut Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, kondisi tersebut turut memengaruhi keandalan pasokan BBM, terutama dalam situasi kahar yang tengah terjadi di Sumatera Utara.

Jemsly juga menyoroti aspek distribusi. Menurutnya, ketika kapal sudah berhasil bersandar di pelabuhan, seharusnya distribusi dapat segera dimaksimalkan. Namun Pertamina beralasan bahwa pada saat bersamaan mereka kekurangan operator truk pengangkut BBM karena sebagian operator terdampak banjir.

Sebelum kapal bersandar, Pertamina memang telah mencoba mendatangkan pasokan BBM dari beberapa lokasi seperti Lhokseumawe dan Dumai. Akan tetapi, perjalanan truk pengangkut terhambat akibat akses jalan yang terputus karena banjir.

“Akhirnya efeknya sekarang. Pasokan menjadi berkurang, dan karena pasokan menurun, kebutuhan masyarakat tidak bisa dipenuhi,” ujar Jemsly.

2. Pelayanan Pertamina Dinilai Buruk dan Tidak Kompeten

Ombudsman menilai pelayanan publik oleh Pertamina sebagai perusahaan negara masih sangat buruk. Pertamina dianggap tidak memiliki langkah mitigasi yang memadai untuk mengatasi kelangkaan pasokan BBM, sehingga berpotensi menimbulkan dugaan maladministrasi akibat rendahnya kompetensi layanan kepada masyarakat.

Ombudsman mendorong Pertamina mengambil langkah strategis untuk memperbaiki layanan, termasuk memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak kelangkaan BBM. Bentuk kompensasi dapat disalurkan melalui berbagai platform yang dimiliki perusahaan.

“Ada tanggung jawab moral. Misalnya melalui program tanggung jawab sosial Pertamina. Jadi tidak ada biaya tambahan. Atau misalnya membuat pekan promosi harga BBM melalui platform MyPertamina,” kata Jemsly.

3. Peningkatan Kualitas Mitigasi Kelangkaan BBM

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi Adnin, menegaskan pentingnya peningkatan langkah mitigasi Pertamina dalam menghadapi potensi kelangkaan. Menurutnya, kondisi yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa Pertamina belum memiliki program mitigasi yang baik, baik dari aspek distribusi maupun cadangan pasokan, terutama dalam menghadapi kondisi kahar atau bencana alam.

Herdensi menekankan bahwa berbagai kendala distribusi seharusnya dapat diatasi dengan solusi cepat, agar masyarakat tidak menanggung risiko berkepanjangan akibat kelangkaan BBM.

“Pertamina harus memahami bahwa kelangkaan BBM berdampak sistemik pada sektor lain, seperti distribusi logistik yang terganggu hingga kenaikan harga-harga di lapangan. Kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan BBM berpotensi memicu percepatan inflasi. Semestinya ini dapat dipertimbangkan dengan matang oleh Pertamina,” tegas Herdensi.