Menggali Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
Medan (utamanews.com)
Oleh: Rami Santia Purba, 220902111, Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara Pendahuluan
Rabu, 28 Mei 2025 14:48
Istimewa
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan
Kemiskinan masih menjadi masalah kompleks di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kesenjangan sosial yang tinggi.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menjalankan sejumlah program untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga:
Sebagai mahasiswa Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengamati langsung bagaimana PKH dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat.
Tujuan dan Fungsi Dinas Sosial
Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Fungsi utamanya meliputi:
- Perumusan kebijakan sosial daerah
- Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin
- Pelayanan rehabilitasi sosial
- Koordinasi bantuan sosial, termasuk penyaluran program nasional seperti PKH, BPNT, dan lainnya
Selama PKL, saya ditempatkan di bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial yang menangani program PKH, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan layanan warga rentan.
Mengenal Program PKH
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah terdata dalam DTKS. Tujuan utamanya adalah:
- Meningkatkan kualitas SDM miskin di bidang pendidikan dan kesehatan
- Memutus rantai kemiskinan antargenerasi
- Mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM)
PKH memberikan bantuan dalam beberapa kategori, seperti:
- Ibu hamil/nifas
- Anak usia dini
- Anak SD, SMP, SMA
- Penyandang disabilitas berat
- Lansia di atas 70 tahun
Selama PKL, saya banyak mendampingi pendamping sosial PKH yang bertugas membina KPM melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kunjungan rumah, serta pengawasan kepatuhan syarat (sekolah anak, imunisasi, dll).
Temuan dan Observasi Lapangan
1. Peran Pendamping Sosial
Pendamping sosial PKH bukan sekadar penghubung bantuan, tetapi juga agen perubahan sosial. Mereka memberikan edukasi tentang parenting, manajemen keuangan keluarga, hingga pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Saya melihat langsung bagaimana pendamping berusaha mendampingi KPM secara sabar meski terkadang menghadapi resistensi.
2. Tantangan Lapangan
Beberapa tantangan yang ditemukan:
- Tidak semua KPM patuh terhadap kewajiban pendidikan dan kesehatan
- Masih ada keluarga yang salah persepsi: menganggap PKH adalah bantuan seumur hidup
- Keterbatasan jumlah pendamping berbanding jumlah KPM
3. Dampak Program
Meskipun belum semua KPM berhasil mandiri, banyak keluarga yang mulai memiliki penghasilan tambahan dari usaha mikro. Anak-anak juga menjadi lebih rutin sekolah dan imunisasi. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan dan perubahan perilaku.
Melalui PKL ini saya belajar bahwa intervensi sosial bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi lebih pada proses pemberdayaan. Pekerja sosial yang bekerja di dinas maupun sebagai pendamping PKH harus memahami pendekatan empatik, advokasi, dan community organizing. Di sinilah peran ilmu kesejahteraan sosial menjadi nyata: menyusun strategi agar masyarakat miskin tidak hanya bertahan, tetapi berkembang.
Dinas Sosial dan Program PKH merupakan elemen penting dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Melalui praktik ini, saya semakin memahami pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pekerja sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
PKH bukanlah solusi instan, tetapi tangga kecil menuju perubahan besar, asalkan dijalankan dengan pendekatan yang benar dan dukungan yang memadai.
Berita Terkini
Sosial Budaya
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
