Beberapa hari lalu pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Periode 2018-2023 di 26 Kabupaten/Kota, di Sumatera Utara, telah berlangsung. Namun GMKI Wilayah I Sumut-NAD melihat kondisi di lapangan, masih banyak calon komisioner KPU yang terindikasi bermasalah. 

"Kalau kita teliti satu persatu, banyak calon komisioner KPU di Kab/Kota yang terkena masalah, bahkan ada kena peringatan Dewan Kehormatan tentang kode etik dan pedoman Penyelenggara Pemilu. Padahal jelas termaktub di pasal 21-22 PKPU No 2 Tahun 2017 tentang ketentuan sanksi, bahwa penjelasan ini semua menjadi bahan rujukan yang dibuat penyelenggara pemilu," kata Swangro Lumbanbatu.Korwil I (SUMUT-NAD) GMKI, dalam siaran pers, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, saat ini sangat nyata bahwa ada calon yang sudah kena peringatan kode etik DKPP, lolos ke tahap selanjutnya. "Jangan nantinya yang bermasalah ini diloloskan menjadi 5 komisioner di kabupaten/kota provinsi Sumut. GMKI Sumut-NAD siap adu data untuk calon KPU yang bermasalah," tambahnya.

"Padahal KPU RI saat sudah kerja lumayan bagus, apalagi tidak diloloskannya Caleg dari mantan narapidana korupsi ataupun isu korupsi. Kami meragukan Timsel, kenapa Timsel meloloskan calon yang bermasalah? Apakah memang mereka tidak melihat rekam jejak calon? Kredibilitas tim Panitia Seleksi Provinsi Sumut sangat kita sayangkan, lolosnya salah satu calon komisioner yang bermasalah tersebut ke dalam 10 besar. PKPU NO 7 tahun 2018 sangat jelas dijelaskan secara terperinci terkait tentang seleksi pemilihan KPU Provinsi/kabupaten kota," ujarnya.

"Kami GMKI SUMUT-NAD menghimbau agar KPU RI untuk bisa melihat dengan jeli hal tersebut. Jangan sampai nantinya ada yang diloloskan bahkan ketika dia sudah bermasalah. Kami masyarakat Sumatera Utara minta KPU RI bisa arif dan bijaksana serta objektif dalam meloloskan lima besar calon komisioner KPU di Kab/Kota. Tidak atas dasar keluarga, suka tidak suka bahkan karena adanya sogokan. Kami tidak ingin KPU di Kab/Kota Prov Sumut bermasalah dan tidak berintegritas," tegasnya.

"Jangan sampai KPU RI-nya bagus namun di tingkatan provinsi dan kabupaten kotanya bobrok. Jangan juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota bagus namun di tingkatan KPU RI-nya bobrok. Kita tidak mau itu, semua harus bagus dan beintegritas baik tingkatan pusat sampai kabupaten kota bahkan ke tingkatan kecamatannya juga," pungkasnya.