Pernyataan tersebut disampaikan setelah menerima perwakilan aksi unjuk rasa dari AMMA di kantor Bupati Simalungun, Jumat (18/03/2022).

Aksi AMMA dilakukan pada 2 (dua) titik. Berawal dari Polres Simalungun dan berlanjut ke kantor Bupati Simalungun

Di dalam pernyataan sikapnya, tertuang permintaan mereka agar Pemerintah Kabupaten Simalungun menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengakuan masyarakat adat, pembentukan tim indetifikasi, mempertanyakan keembali netralitas Polres Simalungun, usut kembali kriminalitas masyarakat adat, meminta DPRD Simalungun agar membuat Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat dan meminta penutupan PT. TPL.

Thomson Ambarita, bendahara Lembaga Masyarakat Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaproas (Lamtoras) menjelaskan kepada www.utamanews.com, bahwa massa AMMA terdiri dari para mahasiswa/i yang tergabung di dalam Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI) cabang Siantar - Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Siantar - Simalungun, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan masyarakat Sihaproas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupetan Simalungun serta masyarakat Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

"Sebelum melakukan aksi ke Kantor Bupati Simalungun, kami melakukan aksi di Polres Simalungun dengan tujuan untuk mempertanyakan netralitas Polres Simalungun terhadap penegakan hukum di Kabupaten Simalungun. Kemudian setelah itu menuju kantor Bupati Simalungun," ungkap Thomson Ambarita.

Masih dikatakan olehnya, sesampainya di kantor Bupati Simalungun, pihak AMMA tidak diperkenankan untuk memasuki kantor Bupati Simalungun dan bertemu dengan Bupati Simalungun sehingga terjadi keributan antara AMMA dengan pengamanan kantor Bupati Simalungun. 

Namun selanjutnya, Bupati Simalungun hadir dan mengambil kebijakan untuk menerima 15 orang perwakilan AMMA untuk bertemu di ruang kantor Bupati Simalungun.

Di dalam pertemuan, Bupati Simalungun menyampaikan menerima mereka sebagai masyarakat Kabupaten Simalungun yang tengah menyampaikan aspirasi.  

"Bupati Simalungun siap untuk menjembatani apa yang menjadi keluhan masyarakat adat dan bahkan satu minggu kedepan akan turun ke Sihaporas untuk meninjau lapangan," ungkap Thomson Ambarita.

Thomson Ambarita juga menjelaskan, masyarakat Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas di Nagori/Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Masyarakat Adat Keturunan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Parmonangan, sudah lebih dulu ada jauh hari sebelum NKRI terbentuk. 

Masyarakat Sihaporas, misalnya, sudah tinggal dan mengelola wilayah adatnya, turun-temurun selama 8 sampai 11 generasi.

"Masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan mengelola wilayah adat titipan leluhur dengan nilai-nilai kearian lokal yang mereka pegang teguh sampai hari ini. Namun sejak adanya klaim sepihak hutan negara di atas wilayah adatnya, masyarakat adat tidak bisa lagi mengakses hak atas tanah dan wilayah adatnya, belum lagi Izin yang diberikan kepada PT.Toba Pulp Lestari, sehingga mengakibatkan wilayah adat terbaik milik masyarakat adat beralih fungsi", pungkasnya.