"Bupati Taput sudah menunjukkan komitmennya, untuk membangun infrastruktur peningkatan ruas jalan Kabupaten. Hal ini terlihat bangunan jalan dengan kapasitas 8 ton kualitas hotmix baik dan merata. Walaupun kesempurnaan masih banyak belum dirasakan masyarakat, namun bukan berarti komitmen Bupati ditiadakan", ungkap Winner Simanungkalit sebagai plt.Ketua DPK GEPENTA Taput kepada UTAMA NEWS, Minggu (13/04/2024).

Diharapkan setiap pengguna jalan, masyarakat dan pengusaha harus saling menjaga pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Taput ini.

"Pembangunan Peningkatan Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat Taput, Bukan Hanya Perusahaan. Kepentingan masyarakat banyak, merupakan target Bupati Nikson Nababan dalam programnya pembangunan peningkatan infrastruktur. Kita berharap masyarakat, juga pengusaha atau perusahaan menjaga dan merawat setiap badan jalan yang sudah dibangun dengan kualitas baik ini", harapnya.

Terlihat dan terpantau, beberapa ruas jalan Kabupaten sudah berlubang dan retak-retak. Hal ini, disebabkan mobilitas angkutan muat yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Dan, hal ini harus ada penertiban secara serius oleh pihak pemerintah yang berkompeten melakukan penertiban secara langsung ke daerah yang rawan akan kerusakan badan jalan.

"Pemerintah sudah seharusnya menertibkan para pengusaha dan angkutannya yang tidak mematuhi arahan atau himbauan pemerintah ini. Karena, kapasitas jalan kabupaten kita ini hanya mampu dengan berat 8 ton. Dan, anjuran ini harusnya sudah ditaati para pengguna jalan, jangan terkesan sembrono dengan tidak memperdulikan himbauan pemerintah ini ", pinta Winner Simanungkalit.

Diterangkan Winner Simanungkalit sebagai contoh, ruas jalan Kabupaten Sipoholon-Parmonangan sudah mulai banyak badan jalan yang rusak perlu perhatian pemerintah.

Juga, pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang "Lalu lintas dan angkutan jalan" di Bab IV 'Pembinaan' pasal 6 pada poin (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan

pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang

jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; 

b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin

kepada perusahaan angkutan umum di

kabupaten/kota; dan

c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan kabupaten/kota.