Informasi dihimpun, Selasa (23/9/2025), pabrik kelapa sawit PT SAS berdiri di Dusun Tanjung Mulia, Desa Tanjung Gading Kec Sei Suka Kabupaten Batubara Sumut. Proses pembangunan pabrik dimulai saat Batubara dipimpin oleh Pj Bupati Hery Wahyudi Marpaung, kini Kadis LHK Provinsi Sumut.

Direktur Eksekutif Sumut Foundation, Andi Sirait mengungkap sejumlah persoalan di balik keberadaaan pabrik tersebut.

Di antaranya, pabrik tersebut sudah beroperasi meski ditengarai belum mengantongi izin dokumen lingkungan hidup dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Bahkan hingga kini pengerjaan fisik bangunan pabrik tersebut juga belum rampung. 

"Dan temuan kami bahwa pabrik itu mencemari lingkungan bahkan ke lahan pertanian warga. Apalagi kawasan pabrik itu bukanlah kawasan industri melainkan kawasan pemukiman. Kami sinyalir pula ini melanggar RTRW Kabupaten Batubara," ungkap Andi Sirait. 

Atas temuan itu, Pemkab Batubara, melalui Dinas Perkim & LH, pada 15 Agustus 2025 sudah melayangkan surat agar pabrik itu dihentikan sementara.

"Ironisnya, pabrik itu masih beroperasi hingga saat ini meski Pemkab Batubara sudah melayangkan surat penghentian sementara. Kami mengindikasikan perusahaan ini seolah kebal hukum," ungkap Andi yang juga Sekjend BEM IAIN Sumut 2009 tersebut. 

Andi menyinggung Mantan Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung. Dia mempertanyakan sikap Heri memimpin administrasi Pemkab Batubara saat pabrik tersebut pertama kali dibangun tahun 2024.

Dalam pembangunan pabrik kelapa sawit tentu harus lebih dulu mengantongi izin prinsip pembangunan. Dengan mengkaji apakah kawasan tersebut masuk kategori kawasan industri atau pemukiman. 

"Tentu publik harus mendapat informasi apakah ada izin prinsip pembangunan pabrik tersebut. Jika ada izinnya, tentu itu dikeluarkan saat Heri menjadi Pj Bupati dan kenapa izin prinsip bisa keluar bila kawasan itu bukanlah kawasan industri. Dan jika pula tak ada izinnya, maka kenapa pabrik itu bisa berdiri," tandas Andi. 

Parahnya, sambung Andi, meski Heri Wahyudi saat ini menjadi Kadis LHK Sumut namun belum ada sikap LHK Sumut menindak pabrik yang ditengarai mencemari lingkungan hidup tersebut.

"Sampai sejauh ini tidak ada Dinas LHK Sumut mengusut soal dugaan pencemaran itu. Dugaan pencemaran itu bisa kita lihat dari foto dan video yang dikumpulkan masyarakat," ujar Andi.  

Kasus pabrik PT SAS itu sudah dibawa ke Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Batubara pada 9 September 2025. Wakil rakyat berjanji akan menggelar rapat lanjutan terkait hal itu.

"Dalam RDP juga jelas diketahui bahwa pabrik berdiri pertama kali masa Heri Wahyudi Marpaung Pj Bupati," tukas Mukhlis. 

Terkait hal itu, Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung belum buka suara. Dia tidak merespon pesan konfirmasi terkait izin prinsip pembangunan pabrik tersebut. 

Bahkan mantan Sekda Labusel itu juga belum membalas pesan singkat terkait tindakan Dinas LHK Sumut soal dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT SAS. 

Terpisah, Owner PT SAS, Halim alias Goan, tidak merespon pesan singkat terkait persoalan tersebut. Namun, Humas PT SAS Mulkan menyebutkan bahwa persoalan pabrik kelapa sawit itu sudah dibawa ke RDP Komisi IV DPRD Kabupaten Batubara. 

"Terkait pertanyaan itu, sudah kami sampaikan pada RDP DPRD Batubara pada 9 September 2025," tulis Mulkan lewat pesan jejaring Whatsapp. 

Soal isi pembahasan dalam RDP tersebut, dan sikap Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Batubara, akan kami sajikan dalam postingan berikutnya.