Alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dinilai mencederai esensi berbangsa dan bernegara. Hal itu dikatakan Sekretaris DPD KNPI Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung kepada Utamanews.com

Raju mengatakan, esensi dasar dari pengelolaan seluruh potensi negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, selama seluruhnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka tidak ada istilah Subsidi membebani APBN.

"Jika negara telah “berani” mengatakan subsidi sebagai beban negara, maka itu sama artinya, negara menganggap rakyat adalah sumber dari semua masalah bangsa yang ada. Padahal, negara dibentuk dan berdiri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan, kini kok dijadikan kambing hitam untuk menaikkan BBM” terang Raju, Senin (5/9/2022).

Lanjut Kader HMI Sibolga - Tapteng, dari seluruh aspek pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah, rakyat adalah prioritas utamanya.

"Dengan kata lain, saat hak-hak rakyat sudah terpenuhi dengan baik, barulah pemerintah memikirkan hal-hal lain, jadi jangan dibalik," sebut Raju.

Raju menjelaskan, Negara tidak bisa berpandangan seolah-olah jika APBN itu seluruhnya diperuntukkan untuk subsidi adalah satu hal yang berlebihan.

"Justru, selama memang selama hal itu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mempermudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka itu bukan sesuatu yang keliru. Jika subsidi selama ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, maka jangan orang miskin yang jadi korban. Pemerintah harus menciptakan sebuah sistem agar subsidi BBM selama ini tepat sasaran," tegasnya.

Masih kata Raju, bukan suatu solusi memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.

"Itu diduga hanya akal-akalan pemerintah saja. Karena tidak mungkin pasca kenaikan harga BBM dan selama itu pula rakyat miskin akan menerima subsidi. Paling hanya untuk beberapa kali pencairan, setelah itu subsidinya distop, kan begitu,” imbuh Aktivis Sibolga - Tapteng.

Lanjutnya, atas keputusan menaikkan harga BBM tersebut, DPD KNPI Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan menolak dengan tegas. Keputusan itu harus dibatalkan. Dan KNPI akan menyurati secara resmi lembaga negara terkait untuk menyampaikan sikap tegas penolakan ini.

“Jika setiap APBN terbebani, solusinya adalah menaikkan harga BBM, maka sebaiknya pejabat-pejabat terkait mundur saja. Ganti sama yang lebih berkompoten,” pungkas Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga, masa bhakti 2018 - 2019 itu.