Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera merealisasikan pembangunan proyek bendungan di Kabupaten Batu Bara. Proyek yang telah lama dijanjikan itu dinilai krusial untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Ketua Umum IMABARA Cabang Medan, Rifan Syah Putra, menyatakan bahwa keterlambatan realisasi proyek bendungan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat, khususnya petani di Batu Bara.

“Kami menilai pemerintah terlalu lamban dan terkesan abai. Bendungan ini merupakan harapan bagi petani dan masyarakat kecil. Kami menuntut agar proyek ini segera dilaksanakan tanpa alasan birokrasi yang berlarut-larut,” tegas Rifan dalam orasinya.

Senada dengan itu, Ketua PK IPMBB UINSU, Ridho Hamdani, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan mahasiswa atas tidak adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu janji-janji pembangunan. Pemerintah jangan hanya berbicara di media, tapi harus hadir langsung dan memastikan proyek ini segera dimulai,” katanya.

Tak hanya soal bendungan, massa aksi juga menyoroti dugaan korupsi dalam proyek Multi Years Pemprov Sumut tahun 2023 senilai Rp2,7 triliun, khususnya terkait pembangunan jembatan di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas proyek yang dinilai sarat kejanggalan tersebut.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sumut, Sofyan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama IMABARA, PK IPMBB UINSU, serta pejabat terkait yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan di Desa Dahari Selebar.

“Kami akan panggil pihak-pihak terkait dan membuka ruang dialog melalui RDP,” ujar Sofyan saat menemui massa aksi.

Aksi yang berlangsung tertib ini dipimpin oleh Jumarik dan Habib sebagai koordinator aksi. Keduanya memastikan unjuk rasa berjalan secara damai dan kondusif.

Di akhir aksi, Al-Amin selaku koordinator lapangan menegaskan bahwa IMABARA dan PK IPMBB UINSU akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah benar-benar merealisasikan pembangunan bendungan yang dinanti masyarakat Batu Bara.

“Kami akan terus turun ke jalan jika aspirasi ini diabaikan. Kami butuh bukti nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.