Prabowo Tegaskan Negara Hadir, Denda Rp10,2 Triliun dan Jutaan Hektare Hutan Diselamatkan
Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Adimsi
Kamis, 14 Mei 2026 15:37
BPMI Setpres
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menerima penyerahan denda administratif senilai Rp10.270.051.886.464 serta pengembalian kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare. Penyerahan itu menjadi bagian dari langkah besar pemerintah dalam menyelamatkan aset dan kekayaan negara.
Baca juga:
Program tersebut dijalankan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk untuk menindak pelanggaran dan mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang bermasalah.
Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap capaian Satgas PKH dalam menyelamatkan aset negara. Namun, ia menegaskan bahwa jumlah tersebut masih sebagian kecil dari potensi kekayaan negara yang harus diamankan.
“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan,” ucap Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Presiden, pemerintah tidak akan berhenti dalam melakukan penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan negara. Langkah tegas dinilai penting demi menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam nasional.
Prabowo menegaskan negara harus hadir secara nyata melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu. Ia menyebut penegakan hukum menjadi fondasi penting bagi kebangkitan bangsa Indonesia.
“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus,” tegasnya.
Presiden juga menekankan bahwa penguatan negara harus dilakukan dengan menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” lanjut Presiden Prabowo.
Dalam upaya tersebut, TNI menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam penegakan hukum dan pengamanan sumber daya alam nasional dari berbagai bentuk pelanggaran.
TNI juga siap bersinergi dengan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum lainnya guna mengawal penyelamatan aset negara agar kekayaan nasional dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah penertiban kawasan hutan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan tata kelola sumber daya alam nasional yang lebih transparan, tegas, dan berpihak pada kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
