Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik di Dunia Akademik

Kegiatan penandatanganan berlangsung di Kampus IV UINSU, Medan, dan dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Mesiono, serta Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Sugeng Wanto bersama jajaran pimpinan universitas lainnya.

Dalam sambutannya, Dadan S. Suharmawijaya menegaskan bahwa Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas eksternal tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperluas peran universitas dalam pengawasan pelayanan publik serta memperkuat budaya integritas di lingkungan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Dukungan UINSU untuk Tata Kelola Kampus yang Bersih dan Akuntabel

Sementara itu, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir menyambut baik kerja sama strategis ini dan menegaskan komitmen UINSU dalam mewujudkan tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.

“Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Sinergi dengan Ombudsman RI ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari praktik maladministrasi,” jelas Muzakkir.

Selain itu, ia juga berharap bahwa kerja sama ini dapat membuka peluang bagi mahasiswa UINSU untuk melakukan penelitian, magang, kuliah umum, dan kajian bersama terkait pengawasan serta inovasi pelayanan publik di lingkungan Ombudsman RI, khususnya di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.

Kolaborasi Strategis untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Melalui kemitraan ini, Ombudsman RI dan UINSU sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 

Langkah ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat.