Ratusan massa tergabung  dalam Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, DPP BIMA dan Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden & Kedaulatan NKRI mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar Papua segera dibubarkan.

"Kami sangat mendukung Bapak Presiden Jokowi untuk mengungkap, menuntaskan dan menindak tegas pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM- NGO yang bekerja untuk asing memperkeruh situasi di dalam negeri terkait Papua dan elit politik nasional, baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang memperkeruh Papua, menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional," demikian tertulis isi pernyataan sikap dari berbagai elemen yang disahkan oleh para Ketua Umum, Rabu (4/9/2019).

Adapun pentolan yang menyuarakan kegelisahan tersebut diantaranya Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejering Nasional Aktivis 98 Anto Kusumayuda, Ketua Umum DPP Barisan Islam Moderat (BIMA) IR. Dont Mulyana Kurnia, Sekjen Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden & Kedaulatan NKRI Abdul Salam Nur Ahmad, dan Dewan Presidium Dr. KH Asep Ahmad Hidayat juga Acik Munasik.

Mereka juga berkomitmen dan merasa bertanggung jawab untuk keutuhan NKRI, maka sebagai salah satu elemen rakyat Indonesia terus menyerukan dalam sebuah gerakan bersama yaitu "Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI". Karena, kata mereka, kejadian rusuh Papua bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI.

"Siapapun yang terlibat apakah pejabat penting di Pemerintahan? LSM -NGO?Politisi barisan sakit hati? Harus ditindak tegas tanpa pandang bulu karena telah merongrong kedaulatan NKRI kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan," sebut mereka.

Selain itu, pihaknya mengajak dan menyerukan pada saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berdoa dan berjuang membela dan menjaga Papua, Papua Barat dari rongrongan pihak-pihak asing yang mengacaukan dan memprivokasi papua lepas dari NKRI.

Kata mereka, pihak "Asing" tentunya tidak bekerja sendiri dalam memuluskan agendanya membuat Papua rusuh untuk menguasai Papua demi kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial politik. Mereka agen-agen asing berkonspirasi dengan pihak-pihak jaringan di dalam negeri, dengan organisasi atau lembaga di Papua dengan tiada hentinya mempropagandakan Papua Merdeka.

"Isu Papua selalu dijadikan komoditas politik elit politik nasional dalam melakukan bargaining untuk kepentingan kekuasaan dan jabatan," sambungnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan dana dukungan dari asing sehingga menjadi agen asing kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mensupport pergerakan kelompok Papua Merdeka.

"NGO dan LSM tersebut menjadi penghianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," pungkasnya.