Namun berbeda dengan PT Sido Jadi Desa Sei Parit Kec. Sei Rampah Kab. Serdang B ledaga Sumatera Utara yang beberapa tahun belakangan ini telah menyulap lahan perkebunan sawit tersebut telah beralih peruntukannya ke tanaman ubi. 

Lahan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT Sido Jadi Desa Sei Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara yang saat ini sedang terjadi di atas lahan tersebut tidak lagi sesuai peruntukan penerbitan HGU oleh Kementerian ATR atas rekomendasi panitia B oleh daerah.

Namun pada realita di lapangan sesuai dengan hasil investigasi oleh awak media pada hari Selasa (1/3) pukul 11.00 Wib dengan terang bahwa pada beberapa lahan HGU tersebut telah banyak beralih fungsi menjadi tanaman ubi yang disinyalir telah berjalan waktu kurang lebih enam tahun hingga pada saat ini dengan peralihan peruntukan luas lahan yang di tanami ubi kurang lebih 800 Hektar dari rekomendasi HGU 1.704 Hektar.

Faisal Ketua Gerakan Tani Syariat Islam (GERTASI) salah satu pemerhati daerah yang selama ini kritisi tehadap kebijakan-kebijakan yang menyalahi regulasi dan hukum mengatakan kepada media ini, "Kami dari GERTASI Meminta kepada Kapolri dan Polda Sumatera Utara dan Penegak hukum yang terkait untuk segera memproses hukum kepada pimpinan yang telah melanggar regulasi HGU PT Sido Jadi."

"Para penegak hukum jangan main mata dengan hal seperti ini, karena indikasinya ada kerugian negara yang menjadi delik hukumnya dengan berlangsungnya kegiatan penanaman ubi tersebut yang sudah berlangsung beberapa tahun ini", tegas Faisal.

"Regulasi HGU PT Sido Jadi adalah perkebunan sawit, sedangkan hasil monitoring kami sebagai sosial kontrol melihat dengan jelas lahan ubi sudah semakin melebar dan disini kami meminta dengan tegas agar Bapak Bupati Serdang Bedagai meninjau kembali HGU PT Sido Jadi bila perlu cabut HGUnya dan kembalikan tanah tersebut kepada Rakyat (Negara) dan meminta dengan segera kepada Polri, KPK RI dan Kejaksaan Agung RI untuk mengungkap kasus ini dengan terang", ungkapnya.

Ketika awak media ini konfirmasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai Dedi Iskandar di ruangannya, Selasa (1/3) pukul 15.00 Wib menyampaikan, "Mereka jelas menyalahi regulasi HGU yang dimiliki mereka dan kami sudah bolak-balik menyurati PT Sido Jadi agar mereka kembalikan fungsi awal seperti apa yang tertuang dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau HGUnya."

"Dan kami tegaskan agar pada tahun 2023 mereka sudah kembalikan fungsi lahan tersebut ke tanaman sawit," tegas Dedi.

Jika melihat PERMEN Pertanian Nomor 98 tahun 2013 Tentang Perijinan Perkebunan dan peraturan pokok Agraria UU No 5 1960, maka jelas PT Sido Jadi Desa Sei Parit telah menabrak serta mengangkangi ijin HGU dan IUP. Besar kemungkinan banyak oknum terlibat atas peralihan fungsi lahan perkebunan sawit ini dengan masa dari tahun 2016 hingga 2023 saat ini dengan masa kurang lebih Tujuh Tahun telah beralih fungsi dengan alasan dan dalil yang diberikan oleh PPKS.

Jika hal ini menjadi pembenaran perihal alih fungsi lahan perkebunan sawit tersebut ke tanaman ubi, maka sejatinya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, BPN Sergai, Dinas Pertanian dan Dinas Perijinan untuk segera mengevaluasi HGU dari PT Sido Jadi dan bila perlu dilakukan tindakan hukum kepada para oknum-oknum tersebut yang selama ini telah beralih peruntukannya untuk itu perlunya kajian dan evaluasi HGU PT Sido Jadi yang telah menyalahi regulasi HGU dan IUPnya.