“Anda (pers/media) berperan dua, mengawasi dan mendukung berjalannya pemerintahan, jangan hanya mengawasi,” kata Gubernur Edy Rahmayadi, saat menghadiri Diskusi JMSI Sumut tentang ‘Peningkatan Ekosistem Media Siber di Sumut dalam Mewujudkan Sumut Bermartabat Anti Korupsi’ di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (26/6).

Menurut Edy Rahmayadi, media atau pers pun harus terus bersikap jujur, berani, tulus dan ikhlas. Ia pun menjabarkan apa yang dimaksud dengan sikap jujur, berani, tulus dan ikhlas yang bisa diterapkan.

“Dia jujur, benar-benar melaksanakan tugas itu. Berani, itu siapapun yang anda hadapi jangan gentar kalau ditekan, atau dikasih amplop sudah miring. Tulus, kita tulus memang bekerja mempersembahkan pada rakyat kita. Terakhir ikhlas, ikhlas itu kita berserah pada Tuhan,” kata Edy.

Edy juga menganggap pers sebagai teman bertukar pikiran. Khususnya bertukar pikiran untuk membangun Sumut.

“Saya apresiasi JMSI ini sebagai teman berpikir, teman berdebat, kita harus saling mengisi kekurangan karena Sumut ini kita punya,” ujar Edy.

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief menyebut, media berperan meningkatkan integritas pemerintahan. Menurut Arief, peran tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh kepala daerah saja. Sinergi dengan banyak pihak juga sangat diperlukan.

“Ini PR kita bersama, ini tidak bisa dikerjakan satu kepala daerah saja, harus bersama-sama dengan media, akademisi dan masyarakat,” kata Arief.

Plt Ketua Pengda JMSI Sumut Aulia Andri mengharapkan, media jangan sampai menjadi sekadar alat pembunuh karakter atau memfitnah orang lain. Menurutnya, hal tersebut akan menyebabkan ekosistem media khususnya media siber menjadi tidak sehat.

“Keadaan dan kecakapan manajerial di media siber harus menjadi perhatian, karena terus terang kita tak tahu berapa jumlah media siber di Sumut,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin, serta Dewan Pembina JMSI Sumut Rahudman Harahap.