Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jefri MT Sipahutar SH MKn selaku Kuasa Hukum PTPN IV Regional I dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan pada Senin 02 Desember 2024 dalam rilis beritanya. 

Kami bersama Tim Hukum PTPN IV Regional I sudah berkomunikasi langsung serta berkunjung ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) RI Jakarta pada Kamis 28 November 2024. 

Informasi perkembangan penanganan laporan di Komisi Yudisial RI langsung diterima oleh Sekretariat Jenderal dalam bentuk informasi perkembangan penanganan laporan Nomor 0533/IP/LM.02.XI/2024 dan teregister dengan Nomor 0155/L/KY/XI/2024 dengan perihal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pematang Siantar inisial RLM atas penangguhan diduga pembayaran uang ganti rugi oleh pihak yang berhak di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar bedasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

Selan itu tambah Jefri, Tim Hukum PTPN IV Regional I juga sudah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta dan telah meregister laporan kedua dengan Nomor 683/HBH-L/XI/2024 tanggal 26 November 2024. 

Dimana, hal tersebut merupakan tindaklanjut dan akselerasi terhadap surat sebelumnya dengan Nomor 639/HBH-L/XI/2024 tanggal 06 November 2024 atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berinisial RLM atas penangguhan uang ganti rugi oleh pihak yang berhak dalam hal ini PTPN IV Regional I yang merupakan Perusahaan Negara yang di Konsinyasikan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebesar Rp20.235.346.960 (Dua puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

Jefri yakin bahwa laporan langsung ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta akan memberikan harapan baru terhadap kepastian penyelamatan keuangan Negara yang sampai saat ini masih ditunda pembayarannya oleh oknum Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar. 

PTPN IV Regional I yang merupakan Perusahaan Negara yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 sudah melaksanakan kewajibannya untuk mensukseskan proyek pembangunan infrastruktur nasional jalan tol Parapat-Siantar. 

Namun, sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan haknya oleh karena tindakan oknum Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak di Kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta argumentasi yang secara umum diketahui bahwa Peninjauan Kembali tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan sebagaimana Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pungkas Jefri.

Jefri juga berharap agar Pengadilan Tinggi Medan serius untuk menindaklanjuti pengaduan PTPN IV Regional I Medan, karena melalui surat dari Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6963/KPT.W.2/HK2/11/2024 tanggal 18 November 2024 hal pembayaran ganti rugi, diduga sudah meminta klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun sampai dengan saat ini PTPN IV Regional I belum mendapatkan kepastian terhadap pembayaran haknya yang ditunda oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

PTPN IV Regional I Medan dalam hal ini Kepala Bagian Sekretariat & Hukum

Dr Christian Orchard Perangin-Angin SH MKn CLA yang turut serta dalam kegiatan tersebut di Jakarta membenarkan bahwa PTPN IV Regional I akan terus memperjuangkan hak-haknya terkait dengan konsinyasi sebesar Rp20.235.346.960 (Dua puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). 

Hal ini kami lakukan semata-mata untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab kami sebagai pengelola Badan Usaha Milik Negara, dimana kami diwajibkan untuk melaksanakan aksi korporasi secara maksimal khususnya dalam optimalisasi aset, termasuk didalamnya konsinyasi tersebut. 

Kami berharap Komisi Yudisial RI, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI serta Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pembayaran konsinyasi tersebut, khususnya di akhir tahun buku 2024 ini, tutup Christian mengakhiri wawancara.