Melalui diskusi ini diharapkan mahasiswa dapat berkolaborasi bersama dengan Pemko Medan memberikan melahirkan ide, gagasan serta masukan bagi Pemko Medan guna dapat membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok.

Dalam pemaparannya di hadapan Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Bobby menyampaikan dalam menghadapi penyesuain harga BBM, Pemko Medan telah menyiapkan beberapa program.

Selain memastikan ketersediaan bahan pokok, kata Bobby, juga menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menekan inflasi di bawah 5%.

"Seperti kita ketahui beberapa hari belakangan ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan suatu kebijakan sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani kebijakan guna menjaga kestabilan ekonomi di daerah masing-masing", kata Bobby.

Penyesuaian harga BBM ini, jelas Bobby, dilakukan karena Pemerintah ingin memberikan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran. Sebab, salah satu alasan kenaikan ini karena sebagian subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. Oleh karenanya Bobby ingin subsidi ini diberikan secara adil kepada masyarakat.

"Kenaikan harga BBM ini tentunya menjadi sebuah keresahan dan kendala masyarakat. Tentunya efek dari kenaikan BBM ini memiliki efek turunan yakni berimbas kepada semua bahan pokok mengalami kenaikan. Oleh karenanya Pemko Medan ingin masyarakat tidak mengalami keterkejutan jika bahan kebutuhan pokok ini naik akibat dari kenaikan harga BBM", jelas Bobby.

Guna mendukung stabilitas harga dan inflasi, kata Bobby, Pemko Medan telah menyiapkan berbagai langkah diantaranya optimalisasi 4K yang terdiri atas ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Dimana 4 K ini, ungkapnya, masih menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.

Di luar dari 4K ini, imbuh Bobby, menindaklanjuti instruksi dari Presiden RI dan Kemendagri, Pemerintah Daerah juga boleh mensubsidi transportasi pengangkutan agar distribusi berjalan dengan lancar. Karena jika BBM naik, ujarnya, maka pengiriman distribusi juga akan naik.

"Pemerintah menginginkan keadilan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karenanya Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran untuk membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan terkait BBM ini. Pemko Medan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti becak bermotor, angkutan umum, transportasi pengangkutan bahan-bahan pokok dan lainnya", ungkapnya.

Mendengar berbagai program Pemko Medan tersebut, seluruh Kelompok Cipayung Plus Medan sangat mengapresiasi dan mendukungnya. Salah satunya disampaikan Ketua PMKRI Sintong Sinaga, dikatakannya solusi yang diberikan orang nomor satu di Pemko Medan ini merupakan solusi yang sangat konkrit. Apalagi, imbuhnya, Pemko Medan ingin memberikan subsidi kepada masyarakat secara adil.

"Ini merupakan langkah yang konkrit Pak Wali. Namun harus tetap dilakukannya pengawasan sehingga subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sebab, saat ini masyarakat hanya fokus bagaimana menjaga kestabilan perekonomian di keluarga masing-masing tanpa memikirkan kenaikan harga bahan pokok. Kami juga berharap bisa mensukseskan berbagai program Pemko Medan ke depannya", tutur Sintong.